jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat meminta agar Menkumham Yasonna Laoly bertindak sesuai aturan yang berlaku.
Sebab, kata Humprey, kunci menghentikan konflik kepengurusan PPP saat ini berada di tangan menteri asal PDI Perjuangan tersebut.
BACA JUGA: Penasihat Hukum Novanto Sebut Ada Politik Belah Bambu
Humprey menjelaskan, akar permasalahan konflik PPP adalah ketika Yasonna mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy.
Dia menjelaskan, awalnya Menkumham Amir Syamsudin menolak permintaan Romahurmuziy karena konsisten pada pasal 23, 32 dan 33 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
BACA JUGA: PPP Djan Faridz Minta Bareskrim Segera Garap Menteri Yasonna
Kala itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) lewat suratnya tertanggal 25 September 2014 tegas menolak dengan alasan bahwa konflik kepengurusan partai harus diselesaikan Mahkamah Partai dan pengadilan.
"Namun hal itu berubah setelah Pak Yasonna resmi menjabat. Karena ternyata dia mengesahkan PPP kubu Romy," kata Humprey, Kamis (4/1).
BACA JUGA: Menkumham Janji Keluarkan SK Pemenang Sengketa PPP
Pascakeputusan sepihak Yasonna tersebut, PPP kubu Djan Faridz memenangkan putusan Mahkamah Agung 504 dan 601. Dalam putusan, MA mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke Mahkamah Partai.
PPP Djan juga merupakan partai berlambang kakbah yang dibentuk oleh muktamar dengan prosedur yang ditentukan oleh Mahkamah Partai PPP dalam putusan nomor 14 tahun 2014.
Humprey mengingatkan Yasonna agar berlaku adil. "Saya mengingatkan bahwa sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, Pak Yasonna dapat loyal dan mematuhi hukum pengadilan terutama yang berkaitan dengan partai," jelansya.
Sebab, lanjut dia, salah satu program nawa cita Presiden Jokowi adalah memberikan prioritas pada upaya kepercayaan publik pada instansi-instansi demokrasi melalui sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
Tidak hanya itu, lanjut Humphrey, tindakan Yasonna yang membuat rumit dan berbelit-berbelit konflik PPP ini secara tidak langsung juga telah memunculkan stigma Presiden Jokowi antiumat Islam.
"Saya mau berpesan kepada Pak Menteri yang terhormat tolong jangan benturkan Pak Jokowi dengan umat muslim," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Saran Menteri Yasonna soal Densus Tipikor
Redaktur & Reporter : Boy