jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 32 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendesak Ketua Umum (Ketum) PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mencabut dukungan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan DPW PPP mengusulkan agar tidak memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden 2019 mendatang.
BACA JUGA: Hamdalah, Isu Palestina Justru Bikin Rakyat Indonesia Kompak
Pandangan itu berkembang saat 32 DPW PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jalan Talang, Menteng, Jakarta, Rabu (20/12).
Ketua DPP PPP Jafar Alkatiri mengatakan, desakan dari mayoritas DPW agar Djan mencabut dukungan karena selama ini kebijakan Jokowi tidak mencerminkan rasa keadilan.
BACA JUGA: Spanduk jadi Cawapres Menyebar, Cak Imin: Sabar dulu
Hal itu juga mencermati kondisi bangsa beberapa tahun terakhir, serta memperhatikan aspirasi sebagian besar umat Islam Indonesia.
Dia mengatakan, kebijakan salah satu anggota kabinet Jokowi dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly yang tak kunjung mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta juga menjadi persoalan karena mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
BACA JUGA: Semoga Pak Jokowi Sepenuh Hati Membela Rakyat Palestina
"Ini merupakan bentuk pelemahan terhadap PPP oleh kekuasaan. Sesungguhnya ini juga telah mencederai pilar demokrasi dan amanah UUD 1945," katanya, Rabu (20/12).
Nah, kata dia, untuk menyerap aspirasi DPW tersebut, maka DPP PPP Muktamar Jakarta juga menyatakan tidak akan memberikan dukungan kembali bagi pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikut Aksi Bela Palestina Bukti Anies Setia pada Pemilihnya
Redaktur & Reporter : Boy