PPP Tak Gentar Ancaman Reshuffle

JAKARTA- Wasekjen DPP PPP, Mohammad Romahurmuziy, menegaskan partainya tidak gentar terhadap ancaman reshuffle kabinet dalam pemerintahan SBYBahkan, bila reshuffle benar-benar dibuktikan dengan mengganti para menteri dari partai berlambang Kakbah itu di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, maka PPP akan mengambil sikap yang lebih gentlemen.

"Kalau memang berujung reshuffle, ya kita harus gentlemen

BACA JUGA: Sekjen DPR Bantah Biaya Paripurna Rp 5 Miliar

Berani berbuat maka kita berani bertanggungjawabKalau seandainya untuk Century PPP, PKS dan Golkar dinilai tidak sejalan dan harus menerima hukuman dalam bentuk itu (reshuffle, red), kita siap," tegas Romahurmuziy.

Meski tidak takut reshuffle, Romahurmuziy mengatakan seharusnya isu reshuffle tidak perlu bergulir

BACA JUGA: Gara-gara Century, Menteri Jadi Kerepotan

Sebab perbedaan sikap di Paripurna DPR RI, tidak perlu dianggap sebagai pecahnya kesepakatan dari partai koalisi.

"Kontraksi politik seperti yang terjadi saat Paripurna Century, itu biasaKesepakatan koalisi ini dimulai satu tahap dengan landasan bersama

BACA JUGA: SBY Kirim Salam pada Pemilih Opsi C

Namun etika koalisi tidak diatur secara rinci, sehingga masih memberi warna dalam demokrasiSaya rasa tidak ada aturan rinci mengenai etika berkoalisiKalau Demokrat menggangap ada yang dilanggar, tentu ada teguranTapi sampai sekarang belum ada teguran itu," kata Romahurmuziy.

Ditegaskan, perubahan sikap drastis PPP di detik-detik terakhir penentuan sikap akhir untuk Century, sebagai bentuk pembelaan PPP murni dari hati nurani wakil rakyat untuk konstituennya.

"Kami di sini datang mewakili konstituenDari awal memang sudah memilih Opsi CKalau mewakili konstituen dinilai melanggar kesepakatan koalisi, PPP serahkan sepenuhnya pada penilaian Partai DemokratKarena keputusan diambil dengan berpijak pada temuan dan faktaKita tidak bisa pungkiri, memang Demokrat minta sejalan, tapi kita harus pikirkan juga konstituen yang membuat kita duduk di sini," kata Romahurmuziy.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekomendasi DPR Jauh dari Impeachment