Prabowo Minta Pemerintah Tak Umbar Data Tanpa Fakta

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengingatkan para pemimpin negeri untuk berani dan jujur dalam mengatasi masalahMenurutnya, para pemimpin negeri tidak boleh mengumbar janji dan melansir angka-angka keberhasilan dengan menyembunyikan fakta yang sesungguhnya terjadi terhadap bangsa dan negara.

"Ini di depan mata kita, hampir 50 persen rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan

BACA JUGA: Nudirman Merasa Didholimi Paripurna DPR

Kemiskinan itu tidak akan berkurang kalau cara penanganannya lebih mengutamakan mengumbar janji-janji dan dilengkapi dengan melansir angka-angka keberhasilan," kata Prabowo Subianto dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama bergabungnya Partai Bintang Reformasi ke Partai Gerindra di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/2).

Menurut Prabowo, dengan pemimpin yang berani dan jujur terhadap situasi dan kondisi bangsa maka akan ada jalan keluarSebab, rakyat bisa lebih kreatif dalam menyikapi hidupnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

"Setiap saat, para elit di pemerintahan selalu mencekoki negeri ini dengan omongan bahwa bangsa ini sudah baik dan berada di jalur yang benar

BACA JUGA: Fraksi Gerinda-Fraksi PBR di DPRD juga Dilebur

Dalam waktu bersamaan begitu signifikan jumlah rakyat yang tidak menikmati hasil-hasil pembangunan," tegas Prabowo.

Ke depan, kata Prabowo pula, pemerintah tidak bisa lagi dibiarkan menggunakan angka-angka di atas kertas sebagai cerminan keadaan yang sesungguhnya"Sikap penguasa yang memaksa rakyatnya untuk menerima data dan klaim keberhasilan secara sepihak, itu bisa dikatakan sebagai pemaksaan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," katanya.

Mantan Danjen Kopasus ini kemudian menawarkan solusi kepada Pemerintah agar bisa mengurangi 50 persen jumlah rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan

BACA JUGA: Hindari Fitnah, Ical Dorong Angket Pajak

Kata dia, garis kebijakan ekonomi harus bertumpu pada Pasal 33 UUD 45 dan menentang keras setiap upaya privatisasi badan usaha milik negara (BUMN).

"Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini, yaitu mari kita rebut kembali kemerdekaan ekonomi yang saat ini dikuasai neolib dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa sendiri dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan pihak asing," katanya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Pilih Panja Ketimbang Pansus Angket