jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyebut calon presiden Prabowo Subianto tidak menyindir Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dalam acara debat pemilihan presiden (Pilpres) 2019 kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).
"Saya kira enggak ada (menyindir SBY). Maksudnya bukan seperti itu (menyindir SBY). Jadi, tidak perlu disalahartikan," kata Fadli ditemui di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).
BACA JUGA: Prabowo Serang Presiden Sebelumnya, Anak SBY Bilang Begini
Dalam debat kelima, Prabowo menyinggung peran presiden sebelumnya dalam menyebabkan masalah industrialisasi. Fadli menjelaskan, poin yang hendak disampaikan Prabowo yakni kebijakan negara dalam bidang ekonomi bertujuan menyejahterakan rakyat.
"Bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Saya kira itu yang mau diingatkan Pak Prabowo, mungkin perjalanan bangsa kita ada yang menyimpang dari situ. Ada yang liberal atau terlalu kapitalistik saya kira itu yang diingatkan," ungkap dia.
BACA JUGA: Dukungan Ustaz Somad Diyakini Berbuah Kejutan
Prabowo, kata Fadli, memiliki semangat melanjutkan kinerja pemerintah era sebelumnya yang berhasil. Setiap program yang berpijak dari rakyat tidak akan dihapus ketika Prabowo memimpin Indonesia.
"Saya kira semangat kami meneruskan yang baik dari semua presiden. Itu sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo. Namun, kami mengingatkan kembali ekonomi kita kembali berpijak pada yang diperintahkan konstitusi kita yaitu Pasal 33 UUD 1945," pungkas dia.
BACA JUGA: Seru! Debat Jokowi Vs Prabowo Menyerempet Presiden Sebelumnya
BACA JUGA: Prabowo Serang Presiden Sebelumnya, Anak SBY Bilang Begini
Sebelumnya, Prabowo terlibat debat sengit dengan Jokowi terkait industrialisasi. Prabowo awalnya mengkritik deindustrialisasi pemerintah karena selama empat tahun lebih terjadi impor.
Jokowi menjawab fokus pemerintah saat ini yakni membangun infrastruktur. Menurut dia, dengan pembangunan infrastruktur, akan terhubunglah kawasan industri, maupun pariwisata. Tidak mungkin begitu membangun infrastruktur, langsung mengekspor.
Menerima jawaban Jokowi, Prabowo menyebut negara harus kembali kepada UUD 1945 khususnya Pasal 33. Dia mengatakan perlu merencanakan pembangunan industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterahkan petani dan nelayan.
"Saya tidak salahkan bapak. Ini kesalahan besar, presiden-presiden sebelum bapak. Kita semua harus bertanggung jawab," ungkap Prabowo. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Dekat Area Debat Terakhir Capres
Redaktur & Reporter : Adil