JAKARTA -- Monopoli penyelenggaraan haji di Indonesia oleh Kementerian Agama (Kemenag) ternyata menarik perhatian publik Amerika Serikat (AS)Haji sebagai bisnis pelayanan publik dengan perputaran uang terbesar di dunia disorot media AS, New York Times
BACA JUGA: Boediono Hentikan Puasa Bicara
Dalam sebuah artikel, kepanitiaan haji oleh Kemenag RI dinilai rentan terhadap praktik mafia hajiUang jamaah yang kini menumpuk di rekening Menag telah mencapai Rp 21 triliun lebih
BACA JUGA: Dua Teroris Digerebek di Bandung
Karena itu, New York Times menyoroti pentingnya mewaspadai praktik mafia haji di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia iniBACA JUGA: Komisi III Segera Telisik Penyebab Kecelakaan
"Besarnya anggaran yang dikelola Kemenag memang kerap memicu opini publik bahwa ada korupsi besar-besaranKenyataannya tidak ada mafia haji dan semua siap kami buktikan," ujar Setdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir ketika dihubungi di Jakarta kemarin (7/8)Alumnus Universitas Al Azhar Mesir itu mengatakan bahwa selama ini Kemenag telah memberlakukan transparansi dalam penyelenggaraan hajiBentuknya dengan memberikan laporan kepada publik dan kepada PresidenApalagi, dalam proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun pengambilan kebijakan terkait haji selalu melibatkan unsur DPR RI"Selain itu yang mengawasi penggunaannya kan beragam, dari KPK, BPK, LSM, sampai kepada publikDarimana ada mafia haji?" kata dia.
Ghafur mengatakan, publik memang kerap beropini bahwa ada hal yang salah dalam penyelenggaraan haji IndonesiaHal itu terjadi karena banyak hal, dari membandingkan dengan biaya haji Malaysia yang lebih murah sampai membandingkan tiket haji dengan tiket penerbangan reguler
Padahal, kata dia, semua itu dapat diklarifikasiMisalnya, biaya haji di Malaysia lebih murah karena dalam komponennya tidak termasuk living cost atau uang saku ketika di Arab SaudiSedangkan, tiket penerbangan haji lebih mahal karena pesawat haji dari Indonesia menggunakan sistem carter yakni berangkat isi dan pulang kosong"Kalau pesawat reguler tidak akan mampu karena jamaah kita terbesar di dunia mencapai minimal 194 ribu orang," tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator divisi monitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan bahwa penumpukan uang setoran awal haji di rekening Menag rentan memicu korupsiKarena saat ini depositnya ditangani pemerintah dan tidak akan ada pertanyaan tentang bagaimana dan untuk apa penggunaannya"Padahal itu uang rakyat, milik jamaah haji" kata Ade.
Ade mengusulkan agar pemerintah mengubah sistem pengelolaan keuangan haji dan memperbaiki manajemen penyelenggaraan hajiSelain itu pemerintah harus memiliki Standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan haji untuk bahan evaluasi pelayanan haji.
Secara terpisah, Direktur Pelayanan Haji, Zainal Abidin Supi mengatakan, pada hari ketiga pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada penutupan pekan transaksi Jumat (6/8) calhaj yang telah melunasi BPIH berjumlah 140.687 orangJumlah itu terdiri dari jemaah biasa 132.117 orang dan jemaah haji khusus 8.570 orang.
Zainal menjelaskan, kurs dolar Amerika dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH pada akhir pekan kemarin sebesar Rp 8.987,-Calhaj asal Jawa Barat terbanyak melunasi BPIH 27.189 orang, Jawa Tengah 22.485 orang, Jawa Timur 22.628 orang, Banten 6.033 orang, Sulsel 5.609 orang, Sumut 5.556 orang, DKI Jakarta 4.963 orang, Sumsel 4.114 orang, Lampung 3.303 orang, Kalsel 2.813 orang, Riau 3.006 orang, Sumbar 2.996 orang, NAD 2.526 orang, NTB 2.685 orang, Yogya 2.096 orang, Kaltim 1.872 orang, Jambi 1.250 orang, Sultra 1.163 orang, dan.Sulteng 1.118 Orang.
"Yang sudah melunasi selambat-lambat empat) hari kerja setelah pelunasan, segera mendaftar ulang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili calhaj," pungkas Zainal(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukti Buruknya Sistem Transportasi Laut di Sulut
Redaktur : Tim Redaksi