jpnn.com, JAKARTA - Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengkritisi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK. Program KIP dinilai hanya memboroskan anggaran puluhan triliun rupiah.
"Dalam empat tahun ini, persentase peningkatan angka partisipasi murni (APM) nasional kurang dari 1 persen. Padahal dari total APBN Rp 2000 triliun, 20 persen diplotkan untuk pendidikan,," kata Indra kepada JPNN, Rabu (13/3).
BACA JUGA: 18 Negara Meriahkan World Education Expo Indonesia 2019
Dia membandingkan mutu pendidikan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana APM nasional di atas 2 persen. Rendahnya APM, menurut Indra menunjukkan, banyak anak miskin yang tidak tertampung di sekolah.
Anak-anak miskin yang harusnya bisa menikmati pendidikan gratis di sekolah negeri harus ke sekolah swasta berbayar. Akibatnya banyak yang putus sekolah. Bahkan tidak sekolah.
BACA JUGA: DPD RI Dorong Indonesia - Slovakia Perkuat Kerja Sama Bidang Pendidikan
"Kenapa saya bilang KIP enggak ada gunanya karena faktanya banyak anak tidak bersekolah. Yang meningkat dari KIP itu hanya anggarannya melonjak tajam di banding era SBY. Namun, dari sisi kualitas jongkok," kritik Indra.
Dia menyarankan pemerintah menghentikan program KIP. Apalagi sampai terpikirkan untuk melanjutkan dengan KIP kuliah karena dampaknya hanya di bawah 1 persen.
BACA JUGA: Pendidikan Jadi Prioritas Utama Jokowi Jika Terpilih Lagi Â
Daripada menghamburkan uang negara, Indra menyarankan pemerintah mendorong sekolah-sekolah negeri untuk menggratiskan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diberikan akses lebih banyak. Selain itu sekolah juga jangan mengandalkan nilai dalam penerimaan siswa baru. Kalau ini tidak diubah, APM akan makin menurun dan dana yang terbuang makin besar.
"Jangan tanya nilai bagus ke anak-anak kurang mampu. Bagaimana bisa bagus nilainya kalau gizinya kurang bagus. Jadi tidak adil bila sekolah negeri menolak siswa miskin dan lebih memprioritaskan siswa berada karena berani bayar. Ingat loh sekolah negeri harus gratis karena milik pemerintah. Dan pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan maksimal untuk rakyatnya," bebernya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bicara Manfaat KIP, Jokowi Kutip Evaluasi Bank Dunia 2018
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad