jpnn.com - SURABAYA - Debat Bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang berlangsung di Grand City, Surabaya Kamis (13/2) malam berlangsung seru. Masing-masing peserta memaparkan ide-idenya apabila terpilih menjadi orang nomor satu pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah Pramono Edhie Wibowo yang tampil dengan nomor urut 2 dan tergabung dalam kelompok Garuda.
Debat Bernegara kali ini mengusung tema Pertahanan dan Keamanan, serta masalah Sosial Budaya. Dalam kesempatan itu Edhie menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus kenal wilayah dan budaya Indonesia. "Jangan jadi pemimpin asing di negeri sendiri dan menjalankan pembangunan yang tidak sesuai dengan akar budaya Indonesia," jelas Edhie.
BACA JUGA: Besok, KPK Periksa Jennifer Dunn
Soal pertahanan dan keamanan, jika Edhie terpilih menjadi presiden yang paling utama akan dilakukan adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah Indonesia. "Pertahanan dan keamanan adalah syarat utama pembangungan," tegas Edhie mantan KASAD itu.
Selanjutnya Edhie memaparkan soal terjadinya 351 konflik di wilayah Indonesia dalam 5 tahun terahir. Menurutnya itu bisa diselesaikan dengan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
BACA JUGA: Ibu-Ibu Pengajian Buat Kostum Khusus untuk Dahlan Iskan
Mengenai inisiatif pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau terdepan Indonesia yang disampaikan moderator, Edhie menyatakan hal itu memang wajib dilakukan. Namun, kata dia, pulau terdepan sebaiknya tidak hanya diduduki oleh militer, tetapi harus juga diisi dengan penduduk Indonesia.
Wajib militer di Indonesia? Edhie menyampaikan bahwa sistem pertahanan yang cocok untuk Indonesia adalah sistem pertahanan semesta, yang artinya pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. "Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, mari kita semua mencontoh apa yang dilakukan para pendahulu kita dijaman perjuangan kemerdekaan dulu, meberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Edhie.
BACA JUGA: Soal Busway Karatan, Marzuki Nilai Jokowi Lempar Tanggung Jawab
Moderator lantas menanyakan soal kebijakan apa yang akan dilakukan sehubungan dengan pelestarian budaya Indonesia. Edhie pun menjawab dengan tegas. Yang akan dilakukannya adalah mengambil kebijakan yang lebih memberi ruang dan peluang kepada berkembangnya budaya lokal.
"Jangan sampai ketika negara lain mengakuinya sebagai budayanya baru kita ribut," ungkap putra Komandan RPKAD (cikal bakal Kopassus) Sarwo Edhie Wibowo itu.
"Kita jangan sekali-kali lupakan dan tiinggalkan budaya Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tidak ada negara yang bisa membangun tanpa kedaulatan, keamanan, pertahanan, serta kenyamanan bagi seluruh rakayat Indonesia," imbuh Mantan Danjen Kopassus itu.
Mengenai kebebasan pers, moderator mempertanyakan kepeda peserta debat mengenai bagaimana cara membangun dunia penyiaran di Indonesia di masa datang. Edhie pun menyatakan bahwa fungsi pendidikan harus diperhatikan oleh penyelenggara penyiaran publik.
"Serangan terhadap budaya bangsa sangat mudah masuk melalui jaringan penyiaran. Unsur pendidikan dalam program penyiaran wajib diperhatikan di masa depan," ungkap Edhie.
Selain itu, Edhi mengatakan bahwa pers harus selalu menjalalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pemilu, Momen Tepat KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Haji
Redaktur : Tim Redaksi