"Jadi, yang paling penting sebenarnya bukan pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama
BACA JUGA: UU Parpol Diuji ke MK
Tapi bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuatPramono yang juga mantan Sekjen DPP PDIP itu mengaku, tidak menolak rencana pertemuan antara Istana dengan tokoh lintas agama
BACA JUGA: Pengadilan Tipikor Perlu Hadirkan Sekda Tomohon
Hanya saja katanya, deklarasi 18 kebohongan pemerintahan SBY-Boediono yang dilakukan para aktivis dan tokoh lintas agama tidak (perlu) ditafsirkan lainBACA JUGA: KPK Diminta Segera Periksa Sekda Tomohon
Dan mereka bukan tokoh politik, sehingga tidak perlu ditafsirkan banyak hal," katanya.Rencana pertemuan itu, juga dinilai Pramono sebagai langkah pemerintah untuk menjaga komunikasi yang lebih baik dengan para tokoh agama, terhadap perbedaan persepsi di masyarakat"Sekarang ini persepsi di masyarakat itu sudah terbentuk dan tidak gampang untuk mengubah apa yang sudah dikeluarkan oleh para agamawan," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mengundang tokoh lintas agama malam ini untuk melakukan dialogUndangan ini dipicu deklarasi 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan SBY-BoedionoKe-18 kebohongan itu, seperti disebutkan, terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang di antaranya mencakup penegakan hukum dan pengentasan kemiskinan(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gedung Baru DPR Dituding Berpondasi Kebohongan Publik
Redaktur : Tim Redaksi