jpnn.com - CIREBON - Kelangkaan premium terjadi di jalur utama pantai utara (pantura) Jawa dalam tiga hari terakhir. Warga di wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, dan Tegal, harus antre berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hingga kemarin belum ada penanganan berarti untuk mengatasi krisis tersebut.
Pengawas SPBU Kuningan Rest Area Andri Ramdana mengatakan, Pertamina telah membatasi pengiriman BBM. Karena itu, pom bensin memberlakukan aturan khusus. Pembelian dengan jeriken dijatah maksimal Rp 100 ribu. Pengguna mobil hanya boleh membeli premium seharga Rp 200 ribu. Sedangkan untuk motor tidak dibatasi.
BACA JUGA: BBM Langka Akibat Terkuras Musim Mudik
"Kalau tidak seperti ini bahaya. Pada Sabtu malam ketika bensin dan Pertamax habis, banyak pengendara yang kecewa," kata Andri kepada Radar Cirebon (Group JPNN) kemarin.
Di SPBU Kuningan Rest Area, biasanya dijatah premium 24 kilo liter per hari. Sekarang hanya mendapat 8 kilo liter. Kuota 8 kilo liter itu bisa habis hanya dalam jangka dua jam.
BACA JUGA: Saatnya Kembangkan Koperasi dengan Semangat Trisakti
Edi, warga Desa Kasturi, Kramatraya, Kabupaten Kuningan, yang kemarin turut antre berjam-jam hanya untuk membeli Rp 20 ribu bensin, mengeluhkan krisis BBM tersebut. "Kalau harga mau naik silakan asal BBM-nya ada," ucap Edi.
Selain di Kabupaten Kuningan, hampir semua SPBU di wilayah timur Kabupaten Cirebon mengalami kelangkaan premium. Dampaknya, selain warga kesulitan mendapat bensin, para pengelola SPBU mengaku keuntungannya berkurang belasan juta per hari akibat adanya kebijakan pembatasan.
BACA JUGA: Sudah Muncul Spanduk Tolak Kenaikan BBM
Paudi, operator SPBU Babakan mengatakan, biasanya tiap hari SPBU-nya menjual 16 kilo liter per hari. "Sekarang cuma 8 kilo liter saja. Kalau setiap hari begini lama-lama kita rugi," katanya. SPBU juga lebih sibuk dari biasanya. Seluruh karyawan dilibatkan karena serbuan warga untuk membeli bensin yang hingga memacetkan jalan.
Kelangkaan di Cirebon kemarin terjadi mulai SPBU di Cipeujeuh Lemahabang, SPBU Karangsembung, SPBU Babakan, SPBU Ciledug, SPBU Pabuaran, SPBU Waled, dan SPBU-SPBU di jalur pantura.
Begitu pasokan premium dari Pertamina datang, warga langsung menyerbu SPBU. Bahkan, ada beberapa warga yang rela mengantre sejak tengah malam. Heru, warga Babakan, Cirebon, adalah salah satunya. "Saya sudah nunggu di SPBU sekitar jam 02.30 dini hari karena kemarin (Sabtu) saya nggak kebagian bensin. Jadi ini dari rumah saya dorong motor," kata Heru.
Maulana, warga Ciledug, Cirebon, mesti rela antre empat jam. "Dari jam 6 pagi saya sudah antre. Baru jam 10 dapat isi bensin. Ya kenapa sih bisa susah sekali cari bensin?," keluhnya.
Kelangkaan premium juga melambungkan harga eceran. Penjual bensin eceran juga kesulitan mendapatkan premium karena jatahnya kian dibatasi. Wandi, 48, penjual bensin eceran di Jalan KH Mukhlas, Panggung, Tegal, mengatakan, dirinya hanya bisa mendapatkan 5 liter premium untuk sekali pembelian.
"Itu pun harus antre," katanya. Wandi terpaksa menaikkan harga dari biasanya dia menjual Rp 7.000 per liter menjadi Rp 8.000 per liter.
PT Pertamina (Persero) membantah adanya kelangkaan stok premium. Namun BUMN migas penyalur BBM bersubsidi itu mengakui ada pembatasan. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya terus memantau ketersediaan BBM di tanah air. Menurut dia, antrean dan habisnya jatah BBM merupakan dampak dari peyesuaian penyaluran BBM bersubsidi dengan kuota yang tersedia.
"Stok BBM yang ada di Pertamina masih berada pada level di atas 18 hari kebutuhan nasional. Itu level yang normal. Kalau alokasi harian BBM bersubsidi yang habis pada sore hari hanya dampak logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah dan DPR telah memangkas kuota BBM bersubsidi tahun ini dari 48 juta kilo liter (kl) menjadi 46 juta kl. Untuk menyesuaikan kuota baru itu, Pertamina pun melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di beberapa wilayah. Jika tidak, stok BBM bersubsidi diperkirakan habis sebelum akhir tahun 2014.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, hanya ada dua pilihan. Pertama, menyalurkan BBM bersubsidi secara normal dengan konsekuensi kuota BBM bersubsidi habis pada pertengahan November untuk solar dan pertengahan Desember untuk premium. Konsekuensinya, masyarakat harus membeli BBM nonsubsidi hingga akhir tahun.
"Atau kedua, mengatur volume penyaluran setiap harinya sehingga kuota BBM bersubsidi bisa cukup hingga akhir tahun," katanya.
Secara teknis, lanjut dia, Pertamina telah mengatur penyaluran BBM bersubsidi secara prorata sejak 18 Agustus 2014. Namun, pihaknya tetap menjamin ketersediaan bahan bakar kendaraan dengan BBM non subsidi.
"Pertamina menyediakan BBM nonsubsidi yang meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Solar non subsidi," ungkapnya.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih akan mempertimbangkan sejumlah hal sebelum membuat keputusan berkaitan kebijakan subsidi BBM. Selain pertimbangan fiskal, kalkulasi politik dan sosial juga termasuk yang ikut dihitung.
"Harus banyak kalkulasi. Belum bisa diputuskan," ujar Jokowi.
Meski demikian, dia mengungkapkan, skenario utama yang sedang dalam penghitungan adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif. Itu artinya, harga BBM bersubsidi dinaikkan. Upaya tersebut dilakukan karena pertimbangan kondisi keuangan negara.
"Kondisi ruang fiskal kita tidak memungkinkan untuk semua subsidi BBM itu. Kami akan coba geser ke sektor produktif," katanya. Dia mencontohkan, subsidi BBM nantinya bisa dialihkan pada subsidi untuk pupuk petani, solar kapal nelayan, UMKM, dan sektor produktif lainnya.
Dia mengatakan, fokus menekan ketergantungan pada subsidi BBM juga sedang dikaji serius. Hal itu mengingat hampir 70 persen subsidi BBM masih dinikmati masyarakat pemilik mobil.
"Jadi harus masuk usaha produktif. Bukan subsidi untuk kenikmatan," katanya.
Selain pengalihan subsidi BBM, Jokowi juga bakal mematangkan konsep pemanfaatan energi alternatif. (mus/den/JPNN/bil/dyn/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap SBY Wariskan Beban Berat ke Jokowi-JK Lewat RAPBN 2015
Redaktur : Tim Redaksi