jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Umar Arsal meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan pengusaha dan kepala daerah untuk menyikapi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut).
Anggota Komisi V DPR itu menilai meluasnya Karlahut hingga ke Sulawesi dan Papua, menjadi bukti bahwa pola penanganan yang dilakukan pemerintah tidak efektif.
BACA JUGA: KPK Periksa Perantara Gatot dengan Mantan Sekjen NasDem
"Selama penanganannya hanya sporadis tidak akan menyesaikan masalah. Mestinya dari awal. Ini kan titik api sudah bisa dipredsiksi. Berarti kementerian terkait itu terlambat antispasinya. Sekarang di Sulawesi dan Papua juga terbakar," kata Umar di gedung DPR Jakarta, Senin (19/10).
Karena itulah Ia mendesak Presiden Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah yang wilayahnya terjadi karlahut, termasuk para pengusaha perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di wilayah itu.
BACA JUGA: Konsultasi RUU KPK ke Presiden, Pimpinan DPR Dikritik Fraksi
"Mestinya pemerintah sekarang kumpulkan semua pengusaha yang terlibat, kepala daerah. Mesti diberi sanksi keras. Yang kami harapkan pengusaha jangan cuma nikmati hasil, harus ikut padamkan api. Jangan dibebankan ke pemerintah. Saat begini mereka lepas tangan," tegasnya.
Data dari BNPB per hari ini menyebutkan jumlah hotspot di seluruh Indonesia mencapai 1.545 titik. Sebagian besarnya tersebar di Sulawesi (801) titik. Pembakaran dilakukan dalam rangka land clearing di area perkebunan dan pertanian.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Aduuhhhh... Karlahut Mulai Terjadi di Sulawesi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fuad Amin Divonis 8 Tahun Penjara, Lebih Ringan Ketimbang...
Redaktur : Tim Redaksi