Presiden Diminta Turun Langsung Urus Perbatasan

JAKARTA - Kelompok Komisi (Poksi) Fraksi Golkar di Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan TerpencilMengingat kompleksitasnya masalah perbatasan yang bermuara kepada kedaulatan negara, badan tersebut harus dipimpin langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Hal tersebut disampaikan Ketua Poksi Golkar Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, didampingi sekretarisnya Fayakhun Andriadi dan tiga anggota Poksi masing-masing Yorrys Raweyai, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain dan Tantowi Yahya, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Gumiwang, kalau pemerintah memebntuk Badan pengelola Perbatasan yang hanya dipimpim oleh seorang menko apalagi menteri, jelas tidak akan efektif

BACA JUGA: Ary Muladi Jalani Pemeriksaan Terakhir di KPK

"Sudah 30 menteri bahkan presiden dan wakil presiden mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan terpencil yang terletak di Papua, Kalimantan Timur dan Kepulauan RiauHasilnya mana? Bahkan masyarakat di perbatasan terpencil itu sudah bosan dengan petinggi negara yang berkunjung ke sana tapi tidak memberikan perbaikan sama sekali," kata Agus.

Hal yang sama juga diungkap Tantowi Yahya

BACA JUGA: Terdakwa Korupsi Damkar Salahi UU Kepabeanan

Menurutnya, hingga kini penanganan beragam persoalan di perbatasan sangat lambat kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali"Belum ada keselarasan antara pusat dengan pemerintah daerah

BACA JUGA: Basher Diserahkan ke Kedubes Filipina

16 departemen teknis yang dikerahkan untuk menyelesaikan soal kawasan perbatasan terpencil itu tidak berbuat apa-apa," kata Tantowi Yahya.

Dalam kunjungan kerja Poksi Golkar di Komisi I ke tiga daerah perbatasan terpencil itu ditemukan berbagai kegiatan 'menjual' kemiskinan ke kawasan-kawasan perbatasan negara tetangga"Ini sangat memalukan Bangsa IndonesiaDan ini sudah terjadi semenjak bangsa dan negara ini ada," ujarnya.

Tantowi mengingatkan, soal batas-batas negara tidak bisa lagi dilihat dalam perspektif keamanan semata karena persoalannya sudah multi-dimensi, seperti ekonomi, sosial dan psikologi bangsa"Sudah tidak kontekstual lagi kalau negara ini masih memahami soal-soal batas negara sebagai pekerjaan TNI semata," ulasnya.

Sedangkan Yorrys Raweyai menilai wacana tentang perlunya TNI mendirikan beberapa Pangdam di daerah-daerah perbatasan terpencil bukanlah jalan keluar terbaik"Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpencil harus segera dibentuk hingga penanganannya lebih cepat, tepat dan efisien dibanding membentuk Pangdam," kata Yorrys.

Sementara Zaki Iskandar menyayangkan jika Badan Legislasi DPR tidak memberikan prioritas utama terhadap pembahasan undang-undang batas negara"Padahal undang-undang batas negara, baik darat, laut dan udara belum dimiliki oleh Bangsa Indonesia," imbuhnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis Air Ancam Ketahanan Pangan