Presiden Harus Tegas Posisi Panglima

JAKARTA - Beberapa kalangan terus mendesak agar penempatan Panglima TNI tidak masuk sebagai anggota kabinet, namun posisinya dibawah Kementerian Pertahanan (Menhan)Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera mendesak presiden untuk segera melakukan perubahan di tubuh TNI

BACA JUGA: PDIP Soroti Peran Aburizal

"Berhasil tidaknya semua tergantung presiden," kata Rizal kemarin (23/12)Sebab, menurutnya, presiden adalah panglima tertinggi

BACA JUGA: Banding Arafat dan Alif Kuncoro Ditolak

Untuk itu dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menilik dan mempertimbangkan posisi Panglima TNI yang selama ini berada langsung di bawah presiden dan termasuk sebagai anggota kabinet

Rizal mengaku kemarin (23/12) pihaknya bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya yang konsern tentang relasi sipil-militer telah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

BACA JUGA: Warga Kulonprogo Dukung Penetapan

Tapi sayangnya, lanjut Rizal, pihaknya belum sampai membicarakan tentang struktur Panglima TNI"Kami baru membicarakan hal-hal umum saja tentang TNITapi Panglima ada panggilan dari presiden," ujar Rizal

Meski begitu Rizal tetap berusaha melakukan pertemuan dengan Agus untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebutSebenarnya, lanjut Rizal, konsep Panglima TNI di bawah Menhan, sebenarnya sudah menjadi wacana sejak lamaKata dia, salah satu penggagas konsep tersebut adalah mantan Menhan Juwono SudarsonoNamun entah mengapa hingga kini konsep tersebut belum bisa dijalankan

Menurut sumber Jawa Pos, salah satu penyebab sulit diberlakukan konsep tersebut lantaran masih adanya resistensi terutama dari kalangan TNI ADSebab, beberapa jenderal TNI AD cenderung kurang setuju jika Panglima TNI tidak berada langsung di bawah presiden," kata sumber itu

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa pada orde baru TNI AD banyak bergelut dan terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia"(Sekarang) jumlahnya memang tidak sebanyak duluTapi masih ada," kata diaSelain itu, dia membenarkan jika sebenarnya Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sudah setuju dengan usulan ini"Masih dibicarakan intensif," ujarnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beberapa LSM mengkritik penempatan Panglima TNI sebagai anggota kabinet langsung di bawah presidenHal itu membuka peluang yang sangat besar terjadinya politisasi dengan dasar deal politik, sebab tidak ada mekanisme check and balanceIdealnya, panglima TNI hanya bertanggungjawab pada Menteri Pertahanan dan tidak langsung pada Presiden(kuh)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuntut Ichlasul Amal Minta Maaf