Presiden Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Sangat Besar, tetapi Arah Program tak Jelas

Selasa, 13 Agustus 2024 – 13:55 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - IKN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepala daerah seluruh Indonesia. 

Kegiatan itu berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

BACA JUGA: Kumpulkan Gubernur se-Indonesia, Jokowi: Selamat Datang di IKN

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menyoroti terdapat kabupaten yang memiliki anggaran besar, namun arah programnya tidak jelas.

“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan. 

BACA JUGA: Bamsoet Ingatkan Kepala Daerah Tidak Tergoda untuk Korupsi Meski Kesempatan Itu Ada

Jokowi bahkan menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Dia berpandangan apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA: Diskusi Menyambut Hari Konservasi Alam, Vita PDIP Bicara Anggaran Pengelolaan Sampah

“Padahal, kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

Terutama, lanjut dia, supaya program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.

“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa gubernur ialah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.

Jokowi meminta kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.

“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.

“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler