jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pertimbangan penyusunan APBN 2022 dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Menurut kepala negara, rancangan APBN 2022 disusun dengan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian global seperti ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik.
BACA JUGA: Menkeu Beberkan Realisasi APBN dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi menegaskan penyusunan APBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian selama masa pandemi COVID-19 dan kondisi global.
Namun, di sisi lain, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Lebih Kreatif Menambal Kekurangan APBN di Sektor Pajak
"Oleh karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan Defisit APBN 2022 Mencapai 4,51 hingga 4,85 Terhadap PDB
Dia menjelakan sejak awal pandemi pemerintah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical.
APBN menjadi alat untuk mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (yoy)," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan pemerintah terus menjaga capaian tersebut dan memperkuat reformasi struktural.
Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu anggaran untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan Rp 384,8 triliun.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia