jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yaitu jangan menunggu api membesar. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara (6/8) pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.
“Saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota, berkolaborasi, bekerja sama dibantu Pemerintah Pusat. Kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan,” kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA: KLHK, TNI dan Polri Tangkap 17 Orang di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), serta sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah rawan karhutla.
BACA JUGA : Ubah Halaman Rumah Jadi Hutan Liar dengan Ungardening
BACA JUGA: KLHK, TNI dan Polda Tangkap 17 Pelaku Pembalakan Liar di Sambas
Presiden Jokowi mengingatkan peristiwa karhutla pada tahun 2015 jangan sampai terulang.
“Memang benar pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya, karhutla terjadi hampir di seluruh provinsi dimana kerugian yang diakibatkan mencapai Rp. 221 triliun. Luas lahan yang terbakar 2,6 juta Ha,” ungkap Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Peringatan HKAN 2019: KLHK Ajak Generasi Milenial Tingkatkan Partisipasi
“Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah hotspot karhutla tahun 2019 turun tapi dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik. Hal ini tidak boleh terjadi. Harusnya turun tiap tahun dan tidak boleh naik,” lanjut Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa seluruh pihak jangan meremehkan hotspot, “Kita semua harus waspada. Utamakan pencegahan, jangan sampai api membesar. Saat api muncul harus segera padamkan.”
Untuk itu Presiden meminta semua pihak untuk memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterbombing, hingga penegakan hukum.
Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.
“Aturan main di tahun 2015 masih berlaku. Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla. Semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla. Tolong pemda, gubernur, bupati, walikota untuk di-back up, dibantu juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yg besar di wilayahnya,” tegas Presiden.
BACA JUGA : Duh Mobil Mewah Seharga Rp 2,3 Miliar Senggol Motor, Begini Jadinya
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar masyarakat merubah mindset dalam membuka lahan, “Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) harus dioptimalisasikan. Tidak ada cara lain. Kita harus beralih dari cara tradisional ke modern.”
Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September dengan kondisi lebih kering dibandingkan kemarau tahun 2018.
Berdasarkan prakiraan hujan bulanan BMKG, periode Juli-Oktober diperkirakan rendah. Oleh karena itu perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau 2019 akan lebih kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Selatan Papua.
Data KLHK menunjukkan peningkatan intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga Sultra.
Jumlah hotspot juga menunjukkan peningkatan jumlah sebesar 54,71% (732 titik) pada semester I jika dibandingkan tahun 2018 berdasarkan Satelit Terra Aqua Modis. Enam provinsi telah menetapkan Status Siaga Darurat yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Jambi.
Terdapat 4 atensi Presiden yang disampaikan kepada peserta rakornas karhutla 2019 di Istana Negara.
Pertama, memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau yang tidak mengering saat kemarau. Ketiga, segera mungkin padamkan bila ada api dan lakukan pemadaman sebelum api menjadi besar. Keempat, langkah penegakan hukum yang sudah baik dan terus ditingkatkan serta konsisten.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keseriusan Gakkum KLHK Tindak Tegas Pelaku Karhutla
Redaktur & Reporter : Natalia