jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Jokowi memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan Komisi III DPR, pada Kamis (19/9) kemarin.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan, serta banyaknya keberatan dan penolakan dari masyarakat terhadap beberapa substansi dalam RUU KUHP. Sehigga, suami Iriana itu berkesimpulan materi-materi itu membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
BACA JUGA: DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHP untuk Disahkan
"Saya telah memerintahkan menteri hukum dan HAM selaku wakil pemerintah, untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Jokowi.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (20/9). Saat itu, Jokowi didampaingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
BACA JUGA: Hindari Tabrakan RUU PKS dan RUU KUHP
"Pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini. Saya berharap DPR punya sikap yang sama, sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan DPR RI periode berikutnya," tegas mantan wali kota Solo itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengaku telah memerintahkan agar Menkuham Yasonna Laoly kembali menjaring masukan dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang sudah ada. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Mangungsong: Ada Upaya DPR Melumpuhkan KPK Melalui RUU KUHP
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam