jpnn.com, KALIMANTAN SELATAN - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah kepada penerima di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin pada Jumat (15/9).
Dalam sambutannya, Presiden yang karib disapa Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Industri Batu Bara Lesu, PAD Kalsel Jalan Terus
Sebab, berdasarkan data yang dia terima, di Kalsel terdapat kurang lebih dua juta bidang tanah yang mestinya memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, baru sekira 770 ribu yang memiliki bukti pengakuan.
Oleh karenanya, Kepala Negara telah memerintahkan jajaran terkait untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.
BACA JUGA: Sekolah Kemalingan, Spidol Disikat Pencuri
"Dulu di Kalimantan Selatan setiap tahun kurang lebih hanya enam ribu sertifikat yang sudah keluar. Saya minta ke Pak Menteri tahun ini target kita 140 ribu di sini harus keluar sertifikat," ujar Jokowi.
Target yang tinggi tersebut memang ditetapkan pemerintah untuk mampu mengejar ketertinggalan. Selain itu, kata Presiden, banyak sengketa lahan yang terjadi karena tidak adanya kepemilikan sertifikat ini.
BACA JUGA: Festival Pasar Terapung Istimewa, Kalsel Optimistis Gaet 1 Juta Travelista
"Kalau tidak pegang yang namanya sertifikat, isinya sengketa. Sengketa dengan tetangga, individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah karena belum pegang sertifikat," jelasnya.
Presiden kemudian mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar menggunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bila mau dijadikan agunan ke bank, maka harus dikalkulasi dengan kemampuan menyicil pinjaman tersebut.
Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofya Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terjerat Utang, Ratna Ngaku Uang Rp 200 Juta Digasak Jambret
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam