jpnn.com - JAKARTA - Usai penyelenggaraan Pilpres 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sindiran terhadap industri penyiaran di tanah air.
Presiden menilai lembaga penyiaran terlalu mencolok dalam memihak kandidat presiden tertentu. Namun sebaliknya lembaga penyiaran yang tidak memiliki semangat dalam menyiarkan kandidat presiden pun dinilainya tak baik.
BACA JUGA: KPK Yakinkan Rekaman Pembicaraan Atut-Wawan tak Direkayasa
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).
"Ngono yo ngono ning ojo ngono. Ingat ada batasnya. Kasihan kandidat yang tidak punya media. Namanya tidak pernah muncul sehingga tidak diketahui," kata Presiden dalam sambutannya.
BACA JUGA: Peserta Tes CPNS KemenPAN-RB Dapat Pilih Tempat Ujian
Presiden mengingatkan pemilik media massa penyiaran bahwa frekuensi siaran yang mereka pakai adalah milik publik, bukan milik pribadi atau perusahaan. Oleh karena itu, tak boleh sampai disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
"Saya harus terus-terang mengatakan hal ini, biar dicatat oleh sejarah. Kekuatan pemilik modal ini yang bisa mempengaruhi. Ini rakyat yang bilang bukan SBY. Saya harus mengatakan terus-terang di mimbar ini, demi kebaikan kita di masa depan," imbuh Presiden.
BACA JUGA: KPU: Biaya Pelantikan Presiden-Wapres Tak Lebih Rp 16 Miliar
Presiden berharap, KPI di masa mendatang lebih netral dan lebih independen. Sedang kepada insan penyiaran umumnya, Presiden berharap lembaga penyiaran televisi Indonesia bisa tampil di Asia ataupun dunia.
Menurut Presiden SBY, di Asia sendiri Indonesia harus bisa bersaing dengan Channel News Asia yang ada di Singapura maupun negara-negara ASEAN lainnya.
“Kita kurang bangga punya lembaga penyiaran publik yang tidak muncul menjadi kelas dunia. Rasanya kita bisa. Kita memiliki sumberdaya yang talented kreatif. Teknologi bisa kita terapkan," ujarnya.
Presiden SBY dalam kesempatan itu juga menyampaikan penghargaan kepada KPI yang telah menjaga dan mengawal, mengawasi, dan mendorong penyelenggaraan penyiaran publik.
Presiden SBY berharap agar KPI mampu menjaga dan mengawal agar lembaga penyiaran publik dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, dan turut mematangkan demokrasi di Indonesia. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Siapkan Aturan Penetapan Anggota DPRD Hasil Pemekaran
Redaktur : Tim Redaksi