Presiden Singgung Penjualan Gas Tangguh di Zaman Megawati

Senin, 30 Juni 2014 – 16:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyinggung perundingan kembali (renegosiasi) harga jual gas tangguh yang dinilainya terlampau rendah. Penjualan gas tangguh itu disebut-sebut dijual murah pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri.

Hal ini dibahasnnya saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6). Presiden dalam hal ini meminta Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri ESDM Jero Wacik, untuk menyampaikan hasil negosiasi harga jual gas Tangguh.

BACA JUGA: Anas Disebut Terima Duit 2,2 Miliar dari PT Adhi Karya

SBY menegaskan, pembahasan ini penting untuk menanggapi isu bahwa harga yang tertuang dalam kontrak pemerintah pada 2002, yaitu 2,7 dolar AS per MMBTU itu dianggap terlalu rendah.

“Ternyata untuk mengubah kontrak tidak mudah, dengan negosiasi yang alot waktu itu hanya naik beberapa. Kita masih berjuang dengan Tiongkok,” kata Presiden.

BACA JUGA: Kasus Proyek Hambalang, Eksepsi Andi Mallarangeng Dibukukan

Menurutnya, pada tahun 2012 ia sempat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) RRT Wen Jia Bao dan Presiden Hu Jin Tao untuk memperjuangkan keadilan terkait harga penjualan gas tangguh itu.

Presiden menegaskan, pemerintah menghormati kontrak penjualan gas Tangguh yang dilakukan tahun 2012 lalu itu. Namun, ia mengingatkan, selalu ada ruang untuk negosiasi.

BACA JUGA: Urus Pemberkasan Honorer K2, Banyak Daerah Bandel

"Itulah yang sedang dilakukan, dan alhamdulillah saya mendapatkan good news, bahwa ada perubahan yang signifikan. Kalau itu bisa diwujudkan, maka lompatan penerimaan total hingga akhir tahun bisa naik 400 persen," tuturnya.

Seperti diketahui kontrak penjualan gas Tangguh ke RRT dilakukan pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan harga awal 2,7 dollar AS per MMBTU. Setelah melalui negosiasi, pada 2006, pemerintahan RRT bersedia menaikkan harga beli gas Tangguh menjadi 3,3 dolar AS per MMBTU. (flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Masalah Honorer K2 Tuntas September


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler