Presiden Sudah Memiliki Angka Treshold

Kamis, 14 Juli 2011 – 07:39 WIB

JAKARTA - Ambang batas parlemen atau angka parliamentary treshold (PT) ternyata juga menjadi perhatian tersendiri dari Presiden Susilo Bambang YudhoyonoWakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyatakan, Presiden SBY memiliki pilihan angka ideal PT berdasarkan pertimbangannya sendiri.

"Presiden pernah menyampaikan itu secara informal," kata Pram -sapaan akrab Pramono Anung kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (13/7).

Menurut Pram, dirinya tahu berapa angka PT yang menjadi pilihan Presiden

BACA JUGA: Anas Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden

Namun, dirinya tidak bisa menyampaikan angka tersebut berdasarkan pertimbangan etika
Hanya Presiden sendiri yang berhak menyampaikan angka PT itu kepada publik

BACA JUGA: Evaluasi BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial

""Saya sendiri juga tidak etis bila menyebutkan," ujar Pram.

Namun, Pram sedikit banyak memberikan bayangan berapa angka PT yang menjadi pilihan SBY
Angka PT yang ditetapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebesar lima persen

BACA JUGA: Kecil, Peluang Muchdi PR Jadi Pengurus Harian PPP

Apakah angka PT pilihan SBY sama dengan PDIP? "Mendekati itu," jawab mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Terkait ambang batas perolehan kursi di parlemen nantinya, Partai Demokrat masih berpendirian pada angka 4 persenMeski demikian, Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah enggan menyebutkan kalau besaran persentase tersebut merupakan angka yang diinginkan SBY"Yang pasti, Demokrat sudah keluarkan angka 4 persen, dan kami masih ketemu di angka itu," kelit Jafar, enggan menyebut angka yang diinginkan SBY

Dia hanya memberi sinyal kalau partainya akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh, agar besaran persentase ambang batas yang mereka usung dapat disetujui fraksi-fraksi yang lain nantinyaSalah seorang ketua DPP PD tersebut menilai angka 4 persen adalah yang paling ideal untuk kondisi politik tanah air saat ini

Dia menilai, usulan angka PT sejumlah fraksi sebesar 2,5 persen atau 3 persen yang juga diusung beberapa fraksi anggota koalisi, masih terlalu kecil"Kalau tetap 2,5 persen ya terus buat apa ada upaya revisi undang-undang? Tapi kalau 3 persen masih terlalu kecil karena naiknya hanya setengah persen, itu tidak signifikan," papar Jafar.
   
Dari sembilan fraksi yang ada di parlemen, hingga saat ini, mayoritas memang menghendaki besaran PT 2,5 persen-3 persenHanya tiga partai terbesar, yaitu Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP yang menghendaki lainLebih besar dari Demokrat, Golkar dan PDIP bahkan tetap ngotot mengajukan angka 5 persen.

Secara terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengaku belum tahu berapa angka treshold yang diinginkan SBYSelama ini, menurut dia, PKS dan SBY juga belum melakukan pertemuan membahas terkait ambang batas parlemen"Kita belum membahas khusus itu," ujar Luthfi, di gedung Nusantara IV, Jakarta

Menurut Luthfi, PKS sendiri sudah menjatuhkan pilihan pada angka 3 persen sebagai ambang batas parlemenPosisi angka PT yang besar memang bagus untuk efisiensi partaiNamun, situasi politik saat ini belum mendukung"Dimana-mana ada beragam isu kerusuhan dan kekerasanMasih ada rasa ketidakwakilan," kata Luthfi

Ketentuan PT besar, kata Luthfi, berpotensi memunculkan konsekuensi politik yang terlalu besarSebaiknya ada jeda waktu dengan menetapkan PT yang tidak terlalu besar, hingga tercapai stabilitas politik"Kita tidak ingin membayar terlalu mahal," jelasnya.

Pandangan senada juga disampaikan politisi PKB AMalik HaramainDia bahkan menilai, sikap kukuh partai-partai koalisi dalam menentukan PT 4 persen-5 persen adalah cermin politik egois yang cenderung menafikkan keberagaman partai"Sama artinya dengan perilaku politik kanibal," imbuh Malik

Dia menganggap, sikap politik semacam itu bisa membahayakan keberlangsungan dan soliditas koalisiKarenanya, dia berharap, Demokrat menyadari hal tersebut sehingga tidak lagi ngotot di angka 4 persen"Harus dipahami, bahwa fakta politiknya, pemerintahan ini masih memerlukan sokongan dari kekuatan (partai) lain," tandas anggota Komisi II tersebut(bay/dyn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Cari Figur Pengganti Azhar Laena


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler