jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkakn pernyataan cukup keras dalam sidang kabinet.
Bahkan, mantan wali kota Surakarta sampai menegaskan posisinya sebagai Panglima Tertiinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ditambah
Menanggapi pernyataan Presiden, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai arahan Kepala Negara bertujuan supaya internal pemerintah tidak gaduh.
"Kalau di luar orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet gak boleh," ucap Ryamizard usai sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10).
BACA JUGA: Hebat, Temukan Pendeteksi Kuman TB Lewat Ponsel
Saat ditanya wartawan apakah pernyataan tersebut tertuju kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang pernyataannya soal 5.000 senjata impor sempat jadi polemik, Menhan tidak membantah dan tidak membenarkan.
"Ya tau sendiri lah, tapi yang jelas ke depan gak boleh lagi ya," ujar Jenderal TNI (Purn) ini.
BACA JUGA: Jokowi Hadir di Tengah-tengah Pengungsi Gunung Agung
Dia juga menduga bahwa Presiden telah memberikan teguran kepada Panglima TNI terkait polemik senjata api tersebut.
"Saya rasa sudah (menegur). Kan beliau (Panglima-red) dipanggil, Menkolhukam dipanggil. Saya enggak. Pasti lah ada dikasih tau lah. Saya juga sering dikasih tau. Gak ada masalah," tambah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002-2005 ini.
Karena itu, agar miskoordinasi tidak terulang kembali, pria kelahiran Palembang ini mengingatkan pembelian senjata dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.
Salah satunya adalah seizin Kementerian Pertahanan. baik TNI, Polri, Bakamla dan institusi lainnya.
"Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," tambah Ryamizard.
Dia juga memastikan pembelian senjata oleh Brimob telah berizin, dan sudah tiga kali dilakukan. Terakhir pembelian 280 pucuk senjata.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Kampus Jangan Sebarkan Paham Anti-Pancasila
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam