JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2010 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dalam Daftar Negatif Investasi (DNI)Dengan keluarnya Perpres ini, maka DNI Indonesia sudah sesuai dengan standart DNI yang berlaku di negara-negara ASEAN lainnya.
"Perpres yang mengatur tentang DNI ini akan membuat investasi yang masuk ke Indonesia semakin meningkat
BACA JUGA: Pemerintah Optimis dengan Aturan DNI
Karena kita akan memberikan beberapa kemudahan pada investor yang mau menanamkan investasi mereka disini," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dalam jumpa pers tentang DNI di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu (9/6).Hal tersebut, katanya, juga sejalan dengan komitmen Indonesia di bidang penanaman modal terkait ASEAN Economic Community
"Dalam Perpres ini juga diatur berbagai kelonggaran yang diberikan pemerintah
BACA JUGA: Dana Aspirasi di Tangan DPR
Diatur tentang besaran saham yang bisa dimiliki pada beberapa sektor investasi yang banyak diminati,’’ katanya.Sementara itu, beberapa sektor yang diperbaharui dalam Perpres 36 kali ini, antara lain pertama, sektor perindustrian di bidang usaha industri siklamat dan sakarin yang sebelumnya tertutup untuk penanaman modal asing menjadi terbuka dengan perizinan khusus
Ketiga, sektor kebudayaan dan pariwisata di bidang usaha teknik film (studio pengambilan gambar film, laboratorium pengolahan film, sarana pengisian suara film, sarana pencetakan dan atau pengadaan film) menjadi terbuka untuk modal asing 49 persen.
Keempat, sektor kesehatan di bidang usaha pelayanan rumah sakit spesialistik (hospital services), klinik kedokteran spesialis, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan (laboratorium klinik dan klinik medical check up), kepemilikan modal asing meningkat dari 65 persen menjadi 67 persen
BACA JUGA: Lampung Pengimpor Sapi Terbesar
Lokasi kegiatan ini juga tidak lagi dibatasi, artinya dapat dilakukan di seluruh Indonesia.Kelima, sektor kelistrikan di bidang usaha pembangkit tenaga listrik (1-10 MW) dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan, sedang di atas 10 Megawatt kepemilikan modal asing maksimal 95 persen.
Senada dengan Gita Wirjawan, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia memiliki komitmen dengan negara-negara ASEAN untuk memberikan kemudahan investasi, termasuk menyamakan standar DNI di kawasan ASEAN.
“Jadi tidak ada inkonsistensi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnyaIndonesia sudah bisa disejajarkan dengan negara ASEAN lainnya dalam hal investasi,” tegas Mahendra.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Sapi Ancam Usaha Peternakan Lokal
Redaktur : Tim Redaksi