jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menyambut positif wacana perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, belakangan ini mulai membudaya kebiasaan saling lapor ke aparat penegak hukum hanya dengan alasan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE.
BACA JUGA: Begini Alasan Roy Suryo Dorong Jokowi Terbitkan Perppu ITE
Padahal, kata Ujang, kerap alasan pelaporan hanya karena ucapan atau tidak sependapat dengan pandangan kritis seseorang.
"Jadi, saya sangat setuju UU ITE direvisi," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Apa Penyebab Kompol Yuni Purwanti Pesta Narkoba? Ini Analisis Bang Reza
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyarankan agar pemerintah membuka seluas-luasnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Selain itu tentunya juga jangan tipis telinga, karena bagaimanapun rakyat berhak untuk mengkritik pemerintahan yang ada," ucap Ujang.
BACA JUGA: Kang Ujang Menduga Ini Motif GAR ITB Melaporkan Din Syamsuddin, Sangat Berbahaya!
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, maraknya aksi saling lapor ke polisi belakangan ini sudah sampai pada taraf berbahaya bagi demokrasi.
"Karena akibatnya suara-suara kritis akan hilang. Budaya lapor melapor itu bukan soal hukum, tetapi soal politik yang dibawa-bawa ke ranah hukum," sebutnya.
Menurut Ujang, budaya saling lapor berbahaya bagi demokrasi karena orang akan malas dan takut untuk mengkritik.
Padahal, kritik itu pada hakikatnya sangat dibutuhkan sebagai alat kontrol untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik.
"Orang akan malas dan takut mengkritik, karena takut dilaporkan dan dijebloskan ke penjara. Lapor melapor itu karena biasanya soal pembungkaman terhadap pihak-pihak yang kritis," pungkas Ujang.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang