jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berencana untuk mulai menggelontorkan dana desa pada April yang akan datang. Namun, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menginginkan dana desa tahap pertama nanti untuk pembentukan dan operasional badan usaha milik desa (BUMDes).
Menurut Marwan, dengan adanya BUMDes maka akan lebih mudah bagi desa untuk mengembangkan perekonomian. "Diharapkan bentuk BUMDes supaya ada pergerakan di sektor ekonomi. BUMD desa harapan kita gunakan untuk mengembangkan ekonomi warga desa," kata Marwan di Jakarta, Senin (9/2).
BACA JUGA: Inilah 37 RUU Prioritas Prolegnas 2015
Saat ini, ujarnya, anggaran yang diajukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk desa senilai Rp 20 triliun. Nantinya, setiap desa akan disalurkan sekitar Rp 240 juta.
"Dari pusat saja kurang lebih 240 juta. Jadi Rp 20 triliun dibagi 74 ribu desa di Indonesia, kurang lebih di tiap desa 240 jutaan, bisa kurang bisa tambah," ujarnya.
BACA JUGA: Bersihkan Diri Menyambut Imlek
Hanya saja, menteri asal PKB itu juga mengingatkan bahwa jumlah dana desa yang diterima desa bisa berbeda-beda. Pasalnya. ada empat indikator untuk menghitung dana desa, yakni jumlah penduduk,luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis.
"Misalnya desa di Papua jika dilihat dari indikator itu pasti mendapatkan lebih dibanding dari yang letak geografis lebih mudah," tuturnya.
BACA JUGA: 300 Honorer K2 di Banten Dikembalikan Jadi K1
Selain itu, Marwan juga meminta dana tambahan untuk kawasan desa tertinggal dan desa yang berada di perbatasan. Menurutnya, pengajuan penambahan anggaran itu baru dikirim ke Kementerian Keuangan.
"Saya minta tambahan anggaran untuk 39 ribu desa yang tertinggal, kurang lebih 17 ribu desa yang sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan, kurang lebih 10,6 triliun rupiah. Itu pengajuan terbaru," pungkasnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Peragawati Ragukan Jokowi Bisa Tuntaskan Masalah TKI
Redaktur : Tim Redaksi