jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat siap memperjuangkan nasib para honorer yang telah lama mengabdi di daerah tersebut.
Menurut Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Pemkab Bekasi memperioritaskan pengangkatan 10.200 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Pemkab Bangka Barat akan Merekrut 40 CPNS dan 1.290 PPPK
Para honorer tersebut diprioritaskan diangkat menjadi PPPK untuk formasi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.
"Pemkab Bekasi tahun ini berkomitmen memprioritaskan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK yang diperkirakan jumlahnya mencapai 10.200 orang," ujar Dani saat menghadiri Rakornas Pengadaan ASN 2024 oleh Kemenpan-RB di Jakarta, Kamis (14/3).
BACA JUGA: Rekrutmen CASN 2024, Pemerintah Siapkan Formasi untuk Fresh Graduate dan IKN
Dia mengatakan prioritas penyelesaian pengangkatan tenaga honorer berimplikasi pada tidak dibukanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Implikasinya, kami tidak membuka formasi CPNS 2024 dan akan dibuka kembali tahun 2025. Untuk tahun ini kami dedikasikan seluruh formasi yang diberikan pusat untuk penyelesaian tenaga honorer," katanya.
BACA JUGA: Hanya Honorer di Database BKN yang Diangkat PPPK, Tendik Tercecer Nelangsa, Ajukan 3 Permintaan
Dia menyebut dari total 10.200 tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara, sebanyak 1.714 orang di antaranya sudah dilantik menjadi PPPK pada awal pekan lalu.
Mereka dilantik setelah menyelesaikan proses pendampingan verifikasi berkas kelulusan formasi tahun 2023.
"Bertahap, tahun ini kami menyelesaikan tetapi tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Dani mengatakan pengadaan ASN tahun ini berdasarkan paparan Kemenpan-RB merupakan formasi terbesar dalam tujuh tahun terakhir dengan membuka dua juta lebih formasi baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
"Formasi tahun ini terbesar dalam tujuh tahun terakhir, ada sekitar dua juta lebih formasi terbuka. Diharapkan rekrutmen 2024 betul-betul menjadi modal bagi peningkatan kualitas dan kinerja birokrasi ke depan," katanya.
Dani juga menyatakan Rakornas membahas arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN, proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN, optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024.
"Rakornas ini dalam rangka persiapan pengadaan ASN 2024. MenpanRB memaparkan mengenai prinsip, tujuan dan data mengenai formasi yang disediakan, baik tingkat pusat dan daerah yang harus dipenuhi setiap instansi," kata Dani Ramdan. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKN Blak-blakan soal Nasib Honorer Masuk Database 2021, Ternyata Tidak Semudah Itu
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang