JAKARTA - Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Ir Zulfi Syarif Koto MSi mengingatkan Walikota Padang Fauzi Bahar untuk lebih berhati-hati dalam menangani Kota Padang pasca gempa yang terjadi Rabu (30/9) laluTerutama soal proses yang harus dilalui sebagaimana yang sudah diinstruksi Presiden kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satkorlak PB Sumbar, antara lain 30 hari ke depan semenjak gempa terjadi di Sumbar merupakan proses tanggap darurat
BACA JUGA: Masuki Fase Pemulihan, Ekonomi Bangkit
"Artinya aspek nyawa dan keselamatan manusia dalam tahap tanggap darurat itu harus mendapat prioritas utama dan segala-galanya
BACA JUGA: Tiap Bulan Ada Pemulangan Jenazah TKI
Selaku Walikota, Fauzi Bahar harus sangat hati-hati," kata Zulfi Syarif Koto, di Bandung, Sabtu (10/10).Himbauan harus berhati-hati itu terkait adanya keinginannya dari Walikota Padang untuk segera membangun 1.108 ruang belajar mulai SD, SMP dan SLTA yang rusak akibat guncangan gempa di Sumbar
Menurut Zulfi, gagasan Walikota Padang untuk segera merekonstruksi ruang belajar itu sangat baik
BACA JUGA: 2 Hotel Terapung Mampir ke Biak
Namun karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait dengan penggunaan dana masyarakat Walikota Padang harus membicarakannya terlebih dahulu dengan berbagai pihak, utamanya dengan DPRD setempat."Jangan jalan sendirian sebagaimana yang kita saksikan beberapa hari belakangan iniApalagi daerah terkena gempa di Sumbar itu saat ini masih dibawah koordinasi BNPB dan Satkorlak Penanggulangan Bencana (PB) SumbarSemua kebijakan harus dikoordinasikan secara baik," saran Zulfi Syarif Koto.
Dia juga mempertanyakan sikap Fauzi Bahar selaku Walikota Padang yang dinilainya terlalu aktif mempromosikan salah satu perusahaan swasta Malaysia Westerfield Sdn BhD yang dia sebut-sebut sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman dalam rekonstruksi bangunan dengan menggunakan bahan ringan dan anti gempa.
"Kalau pihak Westerfield Sdn BhD itu mau menyumbang dengan cara membangun beberapa lokal belajar silakanTapi yang kita tahu, perusahaan itu akan mencari proyek di tengah bencana dengan menghandalkan dana bantuan masyarakatIni sangat tidak elok," tegas Zulfi.
Menurut Zulfi, andaipun dana masyarakat tersedia untuk membangun ruang belajar, sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak mungkin tenaga lokal, denhan demikian alam batas minimal masyarakat sekaligus akan memperoleh penghasilan untuk menyangga ekonomi keluarganyaKalau sepenuhnya pekerjaan itu dilakukan pihak asing, lalu masyarakat dapat manfaat apa di tengah sulit kondisi ekonomi di Sumbar.
"Proses rekonstruksi sesungguhnya tidak sesederhana yang diceritakan banyak orangAda beberapa aspek yang terkait secara langsung dengan sebuah rekonstruksi antara lain, sosial, budaya, ekonomi dan struktur masyarakat dan struktur wilayah secara kongritDemikian juga dengan merekonstruksi sarana belajar mengajarItu lebih kompleksitas lagi," kata Zulfi Syarif, yang lahir di Kota Bukittinggi, 29 Oktober 1950 itu.
Mumpung belum terlalu jauh, Zulfi yang juga mantan Kepala Dinas Tata Kota, Kota Padang itu menyarankan agar Walikota Padang segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar niat baiknya itu tidak jadi sia-sia di kemudian hari(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk Kawasan Merah, Pusat Kota Direlokasi
Redaktur : Tim Redaksi