Privatisasi BUMN Hanya Kejar Setoran

Rabu, 24 Juni 2009 – 18:47 WIB

JAKARTA -- Pemerintah dinilai tengah mengejar setoran karena terus berencana melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Sayangnya, dalam melakukan privatisasi BUMN tersebut pemerintah tidak memiliki strategi dan pemetaan yang jelas

BACA JUGA: Turki Tuduh RI Lakukan Dumping

Akibatnya muncul kekhawatiran bahwa privatisasi BUMN akan akan memunculkan masalah karena umur pemerintahan SBY-JK hanya tersisa kurang dari empat bulan.
 
Pengamat ekonomi sekaligus peneliti dari ECONIT, Hendri Saparini dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema "Obral BUMN
Lanjutkan?" di Mega-Prabowo Media Center, Rabu (24/5) mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya pemerintah tengah berencana menjual 34 BUMN melalui program privatisasi.
 
"Alasan penjualan itu untuk mengatasi defisit

BACA JUGA: Nilai Aset Eks Pertamina Hanya Rp28,04 Triliun

Tetapi sebenarnya alasan defisit ini dipakai untuk mengkondisikan agar publik bisa menerima BUMN dijual, karena dana dari penjualan surat berharga tak bisa menutupi," ungkapnya
Karenanya Hendri menilai rencana pemerintah melakukan privatisasi BUMN yang seolah-olah mirip setoran

BACA JUGA: Total Aset Negara Capai Rp 2.071 Triliun

"Jadi iIni seperti kejar setoran saja, karena tidak ada mapping (pemetaan) dan strategi privatisasi yang jelas yang menyertainya,'' ujarnya.
 
Dalam diskusi yang juga menampilkan anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis sebagai nara sumber itu Hendri juga mengatakan selain perlunya strategi dan pemetaan seharusnya pemerintah juga bersikap transparan dalam hal privatisasiTujuannya, agar publik tahu mana sebenarnya BUMN yang harus dijual karena terus membebani, ataupun manasaja BUMN yang cuma perlu dirubah manajemennya tanpa harus diprivatisasi.
 
Hendri justru khawatir privatisasi juga dilakukan terhadap BUMN strategis hanya karena alasan tidak transparannya manajemen pengelolaan selama ini''Jangan sampai yang strategis dijual hanya karena alasan agar transparan kepada publikYang kita khawatirkan Krakatau Steel, BTN dan INKA yang strategis itu juga dijual,'' tuturnya.
 
Atas dasar itu, Hendri mendesak pemerintah segera melakukan moratorium privatisasi BUMN"Karena masa kerja pemerintahan ini hampir habisJangan sampai timbul masalah baru karena privatisasi BUMN yang dipaksakan," tukasnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Privatisasi BUMN Cermin Kebijakan Neo-lib


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler