Pro-Islah Somasi Muhaimin

JAKARTA - Posisi Muhaimin Iskandar sebagai ketua Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus digoyangKali ini, kelompok pendukung alias pro terhadap islah (proislah) PKB Sukabumi dan Kalibata melayangkan somasi kepada Muhaimin

BACA JUGA: F-PDIP Minta Skandal Century Diusut

Itu dilakukan karena Muhaimin dinilai melanggar akta kesepakatan islah terkait dengan kewajiban mengadakan muktamar pada 2010.

Dalam penandatanganan islah dua kubu PKB Juni lalu, disepakati diselenggarakan muktamar PKB selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga bulanMuktamar itu merupakan bentuk nyata rekonsiliasi dari dua kubu PKB yang pernah berseteru

BACA JUGA: Berharap Timur Sehebat Hoegeng

Namun, Muhaimin selaku ketua umum PKB yang diakui pemerintah hingga kini tidak memiliki iktikad untuk menggelar kesepakatan tersebut

"Karena itu, kami sepakat untuk melayangkan somasi (ke Muhaimin) agar menjalankan butir-butir kesepakatan," kata Ketua Bidang Hukum DPP PKB Ikhsan Abdullah dalam jumpa pers di gedung DPR kemarin (14/10).

Mantan tim hukum DPP PKB Kalibata di Pemilu 2009 itu tidak sendiri

BACA JUGA: Segera Dibawa ke Paripurna

Dia didampingi anggota Dewan Syura PKB Lily Chadijah Wahid dan pengurus DPP PKB Kalibata Hermawi TaslimMenurut Ikhsan, iktikad tidak baik yang ditunjukkan Muhaimin tersebut menimbulkan kegelisahan di cabang dan ranting PKBAkta kesepakatan islah itu sudah merupakan produk hukumSebab, akta islah tersebut sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai produk yang memiliki kekuatan hukum"Karena ini produk hukum, kami gugat melalui jalur hukum," ujarnya

Kegelisahan lain yang muncul dari sejumlah pengurus PKB adalah komitmen Muhaimin dalam memajukan PKBMuhaimin saat ini dinilai terlalu fokus pada tugasnya sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi di pemerintahan SBYIronisnya, kinerja Muhaimin di pemerintahan justru mendapatkan rapor merah dari publikMenurut Ikhsan, seharusnya SBY sebagai presiden prihatin atas kinerja Muhaimin"Pak SBY seharusnya bisa menegur dia lah, pilih partai atau menteri," tutur Ikhsan.

 Lily menambahkan, muktamar 2010 bukan hanya amanat dari akta kesepakatan islah Juni laluMuktamar 2010 merupakan kewajiban DPP PKB setiap lima tahun untuk menghelat forum semacam kongres itu"Muktamar terakhir adalah lima tahun lalu di SemarangSudah saatnya digelar muktamar lagi," ucap Lily.

Muktamar luar biasa (MLB) Ancol, lanjut Lily, bukanlah sebuah periodisasi baruMLB jelang Pemilu 2009 itu hanyalah sebuah proses di tengah periodisasi PKB 2005?2010"Artinya, harus ada muktamar di 2010Ini amanat dan peraturan partai," tegasnya lagiDalam akta kesepakatan islah itu, Muhaimin diwakili Bahrudin Nasori sebagai kuasa hukumNamun, ujar Lily, islah yang disepakati secara hukum tersebut tidak pernah dilakukan"Sepertinya, ada orang yang ingin memperpanjang masalah iniPadahal, kami ingin bersatu," tandasnya.

Hermawi menambahkan, tim pendukung islah sudah menggagas rencana dilaksanakannya muktamar pada 2010Sambil menunggu respons Muhaimin, muktamar rencananya digelar pada 27?29 Desember mendatang"Dengan atau tanpa Muhaimin, muktamar 2010 harus segera dilakukan," tegas HermawiDia menyatakan, panitia akan bekerja selambat-lambatnya lima minggu sebelum hari H pelaksanaan.

Keterangan pers yang dilakukan siang hari kemarin itu langsung direspons Fraksi PKB DPRKetua Fraksi PKB Marwan Jafar menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang menyampaikan desakan muktamar 2010 itu yang merupakan pengurus PKB"Hermawi maupun Ikhsan bukan pengurus DPPBu Lily juga sudah bukan lagi anggota dewan syura," cetus Marwan sesudah rapat internal Fraksi PKB.

Menurut dia, karena yang bersangkutan bukan pengurus, tidak ada dasar bagi mereka untuk meminta adanya muktamarKeputusan Mahkamah Agung dan menteri hukum dan HAM menyatakan bahwa kepengurusan DPP PKB sah hingga 2013"Itu sudah inkrachtYang tetap meminta itu berarti tidak paham hukum," sindirnya.

Jika dibilang selama ini tidak ada proses islah, Marwan menilai bahwa anggapan tersebut salahMenurut dia, proses islah saat ini sudah dilakukanBahkan, jajaran kepengurusan pun sudah mengakomodasi PKB Kalibata yang sebelumnya berkonflik"Pak Alwi Shihab juga sudah masuk dewan syura, jadi tidak ada masalah," kata MarwanSoal tudingan negatif atas prestasi Muhaimin, Marwan menilai hal itu sebagai penilaian sepihak.

Dia menyatakan, PKB tidak segan-segan menghukum para pihak yang justru merusak proses islahFraksi PKB, imbuh Marwan, akan mengevaluasi posisi Lily sebagai anggota DPR"Beliau tadi izin tidak ikut rapat fraksi karena ada rapat internal komisi I, tapi ternyata malah konpers," ungkap Marwan(bay/c9/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sempat Panas