BACA JUGA: Distribusi Peralatan E-KTP Tersendat
“Salah satu contoh nyata adalah kendaraan, khususnya roda empat
BACA JUGA: Batavia Delay 4 Jam, Petugas Dipukul Penumpang
Kendaraan kita tidak ada yang mampu,” tutur Melkianus, Anggota DPRD SintangIa mengatakan, tidak hanya kendaraan, hampir sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat setempat mengandalkan produk luar
BACA JUGA: Urus e-KTP, Warga Dijemput Mobil
“Karena memang, lebih mudah menjangkau negara Malaysia ketimbang daerah kita sendiriJalan yang ada menuju kecamatan maupun kabupaten, tidak layakDengan jarak yang jauh, otomatis biayanya juga besar,” terangnya.
Melkianus mengatakan, kekecewaan masyarakat akan minimnya pembangunan sudah berlangsung lamaBahkan beberapa hari yang lalu sempat tersiar kabar akan ada gerakan eksedus maupun pengibaran bendera Malayasia di Desa Mungguk Gelombang
“Ancaman tersebut merupakan kekecewaan masyarakatYang harus dilakukan bagaimana mengakomodir keluhkan masyarakat perbatasan itu,” ucapnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, Politisi Golkar nini berharap pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) dapat mengelola perbatasan dengan fokus, sehingga tidak ada tumpang tindih program maupun pengerjaan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kalau ada dana dari pusat untuk perbatasan, badan ini yang akan mengelolanyaJadi tidak ada istilah ribut-ribut soal dana perbatasanSudah ada yang fokus menanganinya,” kata Melkianus.
Selain pembentukan BPP, tambah Melkianus, pihaknya mencoba membuat trobosan dengan langkah pemekaranPemekaran ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali, agar pelayan kepada masyarakat dapat lebih maksimalKhusus di Ketungau Tengah, sudah mempersiapkan 9 desa pemekaran dan dua kecamatan pemekaran baruDari 20 desa yang ada, direncanakan akan dimekarkan menjadi 29, sementara dari Kecamatan Ketungau Tengah akan memekarkan Kecamatan Ketungau Tengan Utara dan Ketungau Tengah Selatan.(zal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Plt Sekda Sudah Pusing, Sekdaprov Definitif Belum Juga Keluar
Redaktur : Tim Redaksi