jpnn.com - JAKARTA - Kabar gembira untuk para P1 seleksi PPPK Guru 2022 datang dari Direktur jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani.
Dia menyebutkan sebanyak 62.465 guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi PPPK 2021 yang disebut sebagai prioritas satu (P1) sesuai PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, akan diselesaikan tahun ini.
BACA JUGA: Honorer K2 Minta Formasi Tenaga Teknis PPPK 2023 Setara Guru, Ijazah SMA DiakomodasiÂ
Demi memuluskan rencana tersebut, menurut Dirjen Nunuk, akan disiapkan regulasi untuk mengakomodasi P1 yang menempati mata pelajaran (mapel) gemuk, seperti Bahasa Inggris, Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU), dan lainnya.
"Dari 193.954 P1 masih tersisa 62.645 yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2022. Nah, ini target kami diselesaikan di PPPK guru 2023," terang Dirjen Nunuk saat berdiskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), Selasa (21/3) malam.
BACA JUGA: Alasan Pembatalan Penempatan 3.043 P1 PPPK Guru 2022 Belum Klir, Ada Kabar Baru Lagi
Prof Nunuk menguraikan dari 193.954 P1, guru honorer negeri dan swasta yang sudah mendapatkan penempatan PPPK 2022 sebanyak 130.862.
Kemudian, terdapat 383 guru tidak menjadi sasaran penuntasan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan hal lainnya.
BACA JUGA: Jangan Coba-Coba Usul Formasi CPNS & PPPK 2023 Jika Dana Terbatas, MenPAN-RB Beri WarningÂ
Selain itu, masih tersisa pula 62.645 P1 yang pada pengumuman 8 Maret 2023 tidak mendapatkan penempatan di PPPK 2022.
Dari P1 tanpa penempatan itu, sebanyak 45.307 terdapat kebutuhan, tetapi tidak diusulkan pemda pada PPPK guru 2022.
Agar formasi itu terisi di PPPK 2023, terang Prof Nunuk, Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi dengan Pemda setempat agar bisa mengangkat 45.307 guru P1 itu dalam perekrutan PPPK 2023.
"Masalahnya sekarang terdapat 17.382 guru P1 tidak terdapat kebutuhan karena mengajar di mapel gemuk, seperti Bahasa Inggris, PKWU, dan mapel-mapel lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Nunuk, Kemendikbudristek akan menyiapkan regulasi mengenai linieritas sehingga lebih fleksibel. Contohnya, guru honorer bahasa Inggris yang selama ini menjadi wali kelas di SD.
Ketika ada perekrutan PPPK 2021/2022, mereka terpaksa melamar di jenjang SMP dan SMA, karena formasi Bahasa Inggris tidak tersedia di SD.
Dengan adanya Kurikulum Merdeka, terang Dirjen Nunuk, maka memungkinkan guru Bahasa Inggris itu mengajar di SD, tentunya setelah ada penyesuaian linieritas.
Dia menegaskan setiap saat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama panitia seleksi nasional (Panselnas) CASN terus berpikir bagaimana agar P1 bisa semuanya diselesaikan tahun ini juga.
Sebab, jika masalah guru honorer belum selesai, maka rekrutmen ASN CPNS maupun PPPK dari jalur pendidikan profesi guru (PPG) belum bisa dilaksanakan.
"Kami mohon dukungannya untuk menyelesaikan tugas menuntaskan P1 ini. Percayalah Kemendikbudristek tidak akan membiarkan P1 tanpa kejelasan status, mekanismenya sudah kami pikirkan," pungkas Dirjen Nunuk Suryani. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad