jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor R Siti Zuhro meminta pemerintah segera merespons isu gerakan Minahasa Raya Merdeka yang muncul di sela aksi pembelaan kepada terdakwa penondaan agama Basuki T Purnama (Ahok).
Menurut Siti, gerakan tersebut berpotensi diikuti daerah lain. Dahulu, kata dia, daerah yang potensial rusuh itu identik dengan Papua dan Aceh. Namun dengan adanya gerakan Minahasa Raya Merdeka, hal serupa bisa muncul dari wilayah lainnya.
BACA JUGA: Gerakan Minahasa Merdeka, Suryo: Rasanya Seperti Negara tanpa Pemerintah
"Kalau sekarang Minahasa, nanti akan diikuti daerah lain yang mengatasnamakan lokalitasnya, lalu ingin memisahkan diri atau referendum dan sebagainya," ujar peneliti yang karib disapa Wiwiek, saat berbincang dengan JPNN di Jakarta, Senin (15/5).
Profesor riset ilmu politik ini mengatakan, pemerintah harus bergerap cepat, akurat dan solutif menghadapi situasi ini.
BACA JUGA: DPR: Ini Akibat Pemahaman yang Dangkal
"Gerakan ini jangan sampai diberikan peluang. (Pemerintah) jangan sampai keliru dan lamban melangkah, harus cepat," ujarnya memberi saran.
Wiwiek mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan atas empat konsensus dasar. Maka, bagi siapa pun yang tidak setuju dengan konsensus tersebut bisa disebut berupaya makar.
BACA JUGA: Waspada! Aksi Pendukung Ahok Disusupi Gerakan Separatisme
"Ini lahannya MPR juga bagaimana merawat NKRI. Eksekutif apalagi. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, presiden, seharusnya merespons itu dengan tangkas, karena dia lah yang akan mempertangungjawabkan apakah negara dalam keadaan darurat atau tidak," ujar Wiwiek. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isu Minahasa Raya Merdeka Jangan Dianggap Remeh
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam