jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi bisa tetap dilanjutkan dengan perbaikan.
Hal itu disampaikannya merespons adanya dorongan sejumlah pihak agar PPDB sistem zonasi dievaluasi oleh pemerintah.
BACA JUGA: Konon, Presiden Jokowi Mempertimbangkan Hapus PPDB Tahun Depan
"Lanjut dengan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat memahami dasar PPDB," ucapnya kepada JPNN.com, Rabu malam (9/8).
Selain itu, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu meminta adanya pengawasan yang ketat dalam PPDB sistem zonasi.
BACA JUGA: Foto Irjen Tabana Bangun bersama Buronan Kasus Penggelapan di Batam Viral di Medsos, Hmmm
"Juga lakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan sehingga bisa dikurangi penyimpangan," kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya, Prof Zainuddin juga sudah mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengawal kebijakan PPDB zonasi.
BACA JUGA: Orang Tua Murid Penganiaya Guru Olahraga di Rejang Lebong Terancam Lama di Penjara
Dia menilai sistem zonasi dalam PPDB relatif bagus. Adapun soal kekacauan dalam pelaksanaannya di lapangan, terjadi karena lemahnya pengawasan.
"Mas Menteri Nadiem seharusnya mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendahulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus," ujar Zainuddin Maliki pada Minggu (30/7) lalu.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku sudah menyampaikan soal peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi PPDB kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kepada Presiden, Muzani mengungkapkan kebijakan sistem zonasi PPDB memang bermaksud baik untuk pemerataan sekolah favorit.
Namun, implementasi PPDB di lapangan malah menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru," kata Muzani setelah bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8).
Muzani memandang PPDB zonasi saat ini tidak seperti maksud diadakannya kebijakan tersebut, yakni untuk memunculkan sekolah-sekolah unggul.
"Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul, ya, tidak unggul," lanjutnya.
Dia mengatakan sistem zonasi PPDB dalam praktik di lapangan juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat.
Contohnya, soal siswa yang dekat dengan sekolah tujuan malah tidak tertampung karena beberapa alasan seperti keterbatasan kuota, selisih usia, dan manipulasi data calon siswa.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi kemudian mempertimbangkan penghapusan PPDB zonasi setelah mendengar keluhan terhadap sistem tersebut.
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan, tetapi ini sedang dipertimbangkan," ujar Muzani.
Menurut dia, melanjutkan tujuan utama dari PPDB untuk pemerataan sekolah sebenarnya bisa dilanjutkan. Namun, perlu ada penyempurnaan sistem agar ke depan tidak menimbulkan masalah seperti era PPDB.
"Seperti apa? Nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan, karena PPDB ini maksudnya baik, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan," tuturnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Nasib Mayor Dedi Hasibuan setelah Bawa Prajurit TNI ke Polrestabes Medan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam