jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah profesor mendukung rencana Universitas Pertahanan (Unhan) memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Para profesor ini bahkan termasuk yang memberikan rekomendasi agar gelar tersebut diberikan kepada putri Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno itu.
BACA JUGA: Guru Besar di Padang dan Tiongkok Sepakat Megawati Dianugerahi Gelar ProfesorÂ
Profesor Mizuno Kosuke, yang merupakan emeritus of development studies di Kyoto University Japan, merekomendasikan Megawati diberi gelar guru besar dalam kepemimpinan strategis.
"Karena dia telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia, dan juga pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan," ungkap Mizuno dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (9/6).
BACA JUGA: Bu Mega Bakal Jadi Profesor Kehormatan Unhan RI, Kiprahnya Diakui Banyak Akademisi
Menurut pria yang menjadi profesor tamu di Universitas Indonesia dan beberapa kampus terbaik dunia lainnya itu, Megawati adalah wakil presiden wanita pertama RI. Megawati juga tercatat menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.
Selain itu, Megawati juga memimpin partai politik sejak PDI di tahun 1993, hingga PDI Perjuangan saat ini. Peran penting Megawati juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global.
BACA JUGA: Orasi Ilmiah Rektor Unhan Memperkuat Landasan Intelektual Indonesia Poros Maritim Dunia
"Dari perspektif ilmu politik, saya percaya pemerintahan dan kepemimpinannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah implementasi nyata dari kepemimpinan politik," tukas Mizuno.
Yang istimewa, dia menegaskan, Megawati melalui semuanya dengan baik walau benar-benar ditentang oleh rezim otoriter Soeharto. Sempat diserang dengan pengerahan kekuatan polisi dan tentara di peristiwa 27 Juli 1996, Megawati terbukti tetap menjadi ketua dan melindungi partai dengan segala cara.
Menurut dia, usaha Megawati sungguh berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Indonesia. Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI, tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. "Sungguh dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto, dan demokratisasi di Indonesia," ungkap Mizuno.
Saat menjabat di eksekutif pemerintahan Indonesia, Megawati membangun kelembagaan demokratisasi di tanah air. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Itu adalah sebagian dari lembaga penting yang didirikan selama masa kepemimpinannya sebagai presiden. Mizuno juga menilai Megawati mewarisi dan mampu mempertahankan idealisme Soekarno, terutama rasa hormat dan simpati kepada rakyat jelata.
Simpati Megawati kepada rakyat jelata diwujudkan dalam berbagai kebijakannya. Misalnya, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Terakhir, sistem jaminan sosial nasional dibentuk pada 2014 sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Megawati juga berhasil menyampaikan dan mewujudkan gagasan integritas wilayah dan keamanan nasional. Megawati menekankan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Beberapa penghargaan doktor kehormatan dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri menjadi bukti pengakuan pemikiran akademik atas keahliannya di bidang kepemimpinan strategis, yang juga erat kaitannya dengan bidang ilmu pertahanan," urai Mizuno.
Dia menegaskan Megawati memiliki karisma yang unik dan kompetensi yang tinggi. Tidak hanya di bidang politik tetapi juga ekonomi dalam memimpin Indonesia mengatasi berbagai krisis yang sangat kompleks di tahun-tahun pascareformasi dan membangun kepercayaan internasional kepada pemerintah Indonesia.
"Indonesia masa kini dicirikan oleh idenya, dan realisasi dan perwujudan idealismenya. Sungguh prestasi dan dedikasinya layak sebagai guru besar terhormat dari Universitas Pertahanan," kata Mizuno.
Guru Besar Sosiologi di Universitas Indonesia, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, mengatakan dirinya sudah mempelajari peran penting serta kontribusi Megawati. Baik sebagai wakil presiden, maupun presiden, hingga kini sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Dari perspektif ilmu sosiologi, saya menilai tata pemerintahan beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan wujud nyata aplikasi ilmu pengetahuan kepemimpinan strategis atau strategic leadership," kata Gumilar.
Dia menilai Megawati juga seorang pakar bidang kepemimpinan strategis yang sangat terkait dengan bidang pertahanan. Selama menjabat, katanya, Megawati banyak menerbitkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung tugas-tugas Kementerian Pertahanan dan TNI.
Berbagai ide dan gagasannya tentang pertahanan juga dituangkan dalam sejumlah dokumen negara dan sebagian ditulis di bentuk buku-buku monograf. Seperti buku yang berjudul "Pembangunan Kedaulatan Pangan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia" dan "Politik Pendidikan Nasional".
"Kedua buku monograf tersebut menunjukkan pemikiran akademik beliau yang jelas menggunakan perspektif ilmu kepemimpinan berikut aplikasi teori dan kaidah-kaidah parameternya," kata Gumilar.
Demikian pula artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh Jurnal Pertahanan terindeks SINTA berjudul "The Leadership of President Megawati in the era of Multidimensional Crisis, 2001-2004". Lalu "Establishment of Pancasila as a Grounding Principles of Our Nation".
"Kedua artikel tersebut merupakan karya ilmiah yang signifikan atas kepemimpinan beliau di dalam memimpin Indonesia mengatasi berbagai krisis yang sangat kompleks pada tahun-tahun pascareformasi," papar Gumilar.
"Saya menilai kontribusi ilmiah Ibu Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI bidang keilmuan Kepemimpinan Strategis," pungkas Gumilar. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy