jpnn.com, JERMAN - Program perhutanan sosial yang sedang gencar diimplementasikan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diperkenalkan lebih luas kepada dunia Internasional lewat Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.
Paparan Program Perhutanan Sosial yang diluncurkan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan mendapat perhatian dunia.
BACA JUGA: Kisah Unik Petani tak Hafal Pancasila di Depan Jokowi
Program Perhutanan Sosial bertujuan mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.
Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial.
BACA JUGA: Kebijakan Berani Jokowi Bikin Gerah Orang Serakah
Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan dengan melibatkan perbankan kementerian/lembaga non kementerian dan bank BUMN.
“Program perhutanan sosial dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ungkap Prabianto pada salah satu sesi diskusi yang dihadiri sejumlah peserta konferensi perubahan iklim tersebut.
BACA JUGA: Bagikan SK Perhutanan Sosial, Jokowi dan Petani Satu Ikrar
Program ini, lanjut dia, juga menjadi jalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dia menyatakan, dengan perhutanan sosial, maka masyarakat memiliki lahan kelola yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan bisa beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.
Di sisi lain, melalui program perhutanan sosial, tutupan hutan diharapkan bisa meningkat melalui implementasi pola agroforestry.
Dia mengungkapkan, penelitian membuktikan gas karbondioksida (CO2) yang diserap di hutan-hutan yang dikelola masyarakat di negara beriklim tropis, mencapai 21 ton per hektar/tahun.
Sementara serapan CO2 di hutan savana hanya 5,5 ton per hektare/tahun dan di hutan sub tropis hanya 7,5 ton per hektar/tahun.
Seperti diketahui, selama sepekan di awal bulan November, Presiden Jokowi telah menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).
1 November 2017 untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang, dibagikan 2.144,9 ha diterima 1.070 KK. 2 November 2017 untuk Kabupaten Probolinggo, Jember dan Lumajang, dibagikan 3.236,04 Ha diterima 1.178 KK.
Dilanjutkan 4 November 2017 untuk kabupaten Boyolali dan Pemalang, dibagikan 1.890,60 Ha diterima 1.685 KK. Dan 6 November 2017 untuk Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Kabupaten Tuban, dibagikan 2.890,65 Ha diterima 1.662 KK.
Total yang dibagikan kepada rakyat seluas 9.550,15 ha bagi 5.915 KK di 10 Kabupaten. Pembagian SK program Perhutanan Sosial ini akan terus berlanjut hingga 2019 untuk seluruh Indonesia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi ke Madiun Serahkan Izin Pemanfaatan Hutan Sosial
Redaktur : Tim Redaksi