JAKARTA - Pemerintah terus memperluas program remunerasi atau tunjangan berbasis kinerja di sejumlah kementerian/lembagaTapi, upaya untuk lebih "menyejahterakan" para aparatur negara itu dinilai tidak berbanding lurus dengan berkurangnya praktek korupsi.
"Korupsi ini ternyata bukan karena rasa lapar atau kebutuhan akibat kecilnya gaji, melainkan keserakahan
BACA JUGA: Busyro Dorong Percepatan Revisi RUU KY
Makanya, remunerasi tidak mampu mengurangi korupsi," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (21/12).Awalnya program remunerasi ini berjalan di Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA), pada 2008
BACA JUGA: Cabut 154 Perda Diskriminasi Perempuan
Bahkan, baru "baru ini, Polri juga kecipratan program tersebut.Sejak 2008, program remunerasi di Kemenkeu, BPK, dan MA menyedot anggaran sampai Rp 9,5 triliun
Menurut Yuna, sepanjang birokrasi belum dibenahi, program remunerasi hanya menjadi beban negara
BACA JUGA: Menkes Serahkan Penghargaan 25 RSIA Terbaik
Prestasi dan dan pelayanan publik, tegas dia, juga tidak semakin membaikBahkan, praktek korupsi tetap saja terjadi"PNS berpangkat rendah sekelas Gayus saja mampu menjadi makelar pajak," sindirnya.Dia mengatakan fenomena Gayus terjadi karena lingkungan birokrasi yang mendukungKarena itu, sebelum program remunerasi diberlakukan, para pejabat di kementerian atau lembaga terkait harus terlebih dulu melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaannya
"Minimal selevel eselon 2 dan 1 dibersihkanJadi, sekelas dirjen dan direktur "lahKalau nggak begitu, virus korupsi ini menular terus ke bawah," katanyaDalam konteks polri, imbuh Yuna, kecenderungannya sama sajaApalagi, kinerja Polri selama ini juga mendapat sorotan dengan maraknya praktek markus"Dan, (uang) remunerasi tidak sebesar yang diterima kalau menjadi markus," sindir Yuna(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tunggu Data Skoring CPNS
Redaktur : Tim Redaksi