Program RPJMN Tak Efektif, Kembalikan ke Program Pelita dan Repelita

Kamis, 09 September 2021 – 23:55 WIB
Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masih kurang efektif.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar sebaiknya dikembalikan ke program era 'Orde Baru' yakni Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

BACA JUGA: Target Gus Halim Melampaui RPJMN 2020-2024 Soal Daerah Tertinggal

“Kita tidak boleh lupa, program ini sejak tahun 1969 berjalan sukses lho. Bayangkan saja, inflasi kita pada tahun 1967 sekitar 600 persen dan turun sampai 10 persen pada 1969-1970," ujar Jerry di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Saat itu, kata Jerry, grand strategy and grand design digagas Begawan Ekonomi Widjojo Nitisastro dan juga mantan Menteri Keuangan 3 periode Ali Wardhana.

BACA JUGA: Simplifikasi Cukai Hanya Untungkan Perusahaan Asing, Fraksi PKB Minta RPJMN yang Rugikan IHT Diubah

Ada juga tim ekonomi era Soeharto yang berhasil menghantar ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik di Asia. Ada nama-nama beken Radius Prawiro, JB Sumarlin sampai Ma'rie Muhammad.

“Memang orang-orang yang duduk di kabinet saat itu, benar-benar orang yang ahli, menguasai bidang dan bahkan menguasai masalah. Bahkan secara empiris mereka adalah orang yang mumpuni. Misalkan ayahanda Prabowo Subianto dua kali masuk kabinet yakni zaman Soekarno dan Soeharto. Beliau pun dibujuk balik Indonesia lantaran sudah berdomisili di luar,” tegas Jerry.

BACA JUGA: Bappenas Tekankan Arti Penting Perlinsos Bagi Disabilitas

Kemudian ada Menteri Ristek BJ Habibie. Dia pun, kata Jerry sangat mumpuni hingga ditransfer dari Jerman.

“Dia salah satu ilmuwan terkemuka di Jerman kala itu. Sampai Jenderal TNI Purn L. B Moerdani harus diboyong dari Korea Selatan. Jadi, mereka bekerja tanpa tekanan parpol,” ujar dia.

Saat ini, kata Jerry, tokoh andal yang tersisa hanya Emil Salim. “Saat ini saya lihat banyak public policy yang amburadul khususnya soal infrastruktur baik pembangunan jalan, jembatan dan gedung. Saya coba bandingkan jalan tol Jagorawi dan Cikampek yang dibangun di era Soeharto itu sangat bagus dan bertahan lama. Dan, ini dibangun melalui konsep Repelita dan Pelita lho," tegasnya.

Ada pula mid term and long term (jangka menengah dan jangka panjang) yang sebetulnya bisa diadopsi kebijakan di era Presiden Soekarno dan Soeharto sampai SBY.

Pasalnya, ada beberapa program di era itu yang baik tapi saat ini tak berlaku lagi.

“Dibandingkan dengan saat ini, barangkali beda menteri di era orde lama dan orde baru. Zaman itu menteri belum terlau sibuk dengan partai atau non partisan. Hampir rata-rata menteri dari kalangan akademisi, praktisi dan profesional," tukasnya.

Jadi, yang membandingkan dengan saat ini dengan era sebelumnya, kata Jerry, adalah urusan politis.

“Saat ini kan Political interest yang lebih kuat. Nah, kurangnya kelompok moderat, konservatif dan bipartisan kalau diparlemen. Bahkan urusan kabinet saat ini di take over oleh parpol, jadi disanalah kendalanya," ujar Jerry.

Bahkan kata Dia, saat ini banyak kebijakan yang muncul dengan ide sesaat tanpa perancangan matang. Inilah yang menurutnya merusak sistem pemerintahan.

"Belum lagi menteri yang diangkat Presiden Jokowi, wrong man atau menteri yang sama sekali tak menguasai bidang.nAnekdot dan alegorinnya, misalnya pakar pertanian di angkat jadi pendidikan misalnya kan repot," tandasnya.

Hebatnya, kata Jerry, untuk urusan economic growth atau pertumbuhan ekonomi di era Soeharto dipegang langsung Bappenas. Sedangkan saat ini tidak jelas siapa yang bertanggung-jawab apakah Menteri Keuangan, BPS, Menko Ekonomi atau siapa.

“Zaman orde baru dipegang oleh Bappenas. Jadi naik dan turunnya ekonomi merekalah yang bertanggung jawab. Jika kembali ke motode dan rumus Repelita dan Pelita maka konsep pembangunan akan terarah. Justru saat ini kekuatan Kementerian PUPR lebih besar dari Kementerian Bappenas. Bagi saya, program RPJM tetapi tak terlalu efektif, jadi wewenang penuh harus diserahkan kembali Bapennas,” ujar Jerry.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler