jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin terang-terangan menolak kebijakan mobil murah yang dibuat pemerintah pusat. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono untuk menyampaikan keberatannya.
"Kita menyurati juga ke Wapres terkait masalah ini. Karena kita dikejar untuk menyiapkan fasilitas dan infrastruktur cepat, tapi kemudian ini datang mobil murah," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/9).
BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Pergub Antirayap
Jokowi menilai kebijakan mobil murah akan mendorong semakin banyak orang untuk memiliki mobil pribadi. Hal ini bertentangan dengan upayanya untuk membuat warga ibu kota beralih ke transportasi umum.
Sebenarnya, Jokowi sudah menyiapkan kebijakan pembatasan kendaraan seperti ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP) untuk menangkal efek mobil murah. Namun, kebijakan-kebijakan ini belum dapat diterapkan lantaran sarana transportasi yang ada belum memadai.
BACA JUGA: Buang Sampah Sembarangan, KTP Disita
"Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bus datang, kita tidak bisa apa-apa. Karena alternatifnya transportasi harus ada," ujarnya.
Untuk itu Jokowi berharap pemerintah pusat dapat memberi pengecualian bagi DKI Jakarta. Ia meminta kebijakan mobil murah tidak diterapkan di ibu kota. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Usul Pembentukan Kabupaten Bogor Barat Kian Menguat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Recehan Real Diburu Calhaj
Redaktur : Tim Redaksi