jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini menurut Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), James Modouw, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: Satu Kelas Dibatasi 28 Siswa, Dampaknya...
"UU Pemda dengan tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah. Namun ketentuan itu tidak berarti menghilangkan campur tangan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar," kata James Modouw, Selasa (28/2).
James menambahkan, Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Uang Kuliah di PTN Tidak Naik
Sedangkan pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah dalam menjalankan dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dengan begitu, provinsi berhak campur tangan dalam penyelenggaraan urusan di daerah dalam bentuk tugas pembantuan.
BACA JUGA: Disdik Larang Pensi di Sekolah Undang Artis
Terkait pembagian kewenangan, James menjelaskan pendidikan dasar memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), karena pendidikan dasar adalah komponen paling dasar dalam penguatan kapasitas manusia, terutama pada aspek moral dan literasi dasar.
Sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan kualitas daya saing manusia dalam masyarakat global yang menjadi urusan pemerintah pusat. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata, Siswa Program Paket B dan C tak Wajib UNBK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad