jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah agar serius dalam mengevaluasi proyek infrastruktur yang belakangan ini sarat dengan kecelakaan kerja. Menurutnya, rentetan kecelakaan itu bisa membuat masyarakat tak percaya pada infrastruktur yang dihasilkan.
Fadli mengatakan, rentetan kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur jelas mengundang keprihatinan. Terlebih, peristiwanya beruntun dalam lima bulan terakhir ini.
BACA JUGA: Jasa Marga Hentikan Sementara Seluruh Pembangunan Proyek
“Kita kini patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan zero accident, bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, maka bagaimana kita bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan?” ujarnya, Rabu (21/2).
Fadli mengaku telah mendengar keputusan pemerintah menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur yang elevated demi proses audit keselamatan dan konstruksi. Wakil ketua DPR yang membidangi politik dan keamanan itu menilai keputusan pemerintah sudah tepat.
BACA JUGA: Jangan Demi Infrastruktur, Pembangunan Manusia Diabaikan
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya tak usah mengebut proyek infrastruktur hanya demi pencitraan. Sebab, aspek perencanaan dan keselamatan harus benar-benar diperhatikan.
“Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya,” tegasnya.
BACA JUGA: Sertifikasi BUMN Karya Harus Dievaluasi
Lebih lanjut Fadli mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang butuh etalase politik untuk menghadapi Pemilu 2019. Namun, sambungnya, berbagai proyek infrastruktur bisa berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini.
Selain itu, Fadli menduga ada pihak yang hendak menyandang gelar Bapak Pembangunan seperti halnya Presiden Soeharto. Sayangnya, upaya itu tak realistis.
“Saya kira siapa pun presiden yang terpilih sesudah Reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar Bapak Pembangunan itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode,” tegasnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Rakyat Kecil Dipacu demi Penuhi Ambisi Presiden
Redaktur & Reporter : Antoni