JAKARTA - Tak tuntasnya proyek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI yang seharusnya sudah ditempati pada 1 Januari 2011 ini semakin mengundang kecurigaanPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mensinyalir tak kunjung tuntasnya rumah dinas wakil rakyat itu akibat adanya permainan antara pihak Sekretariat Jendral DPR RI, dengan pihak rekanan yang mengantongi kontrak proyek RJA.
“Ada banyak persoalan dalam pelaksanaan berbagai proyek di DPR, termasuk dalam pelaksanaan renovasi rumah jabatan anggota atau RJA
BACA JUGA: Percepat Muktamar Tak Jamin PPP Lolos PT
Persoalan ini selalu didiamkan dan tidak diselesaikan yang membuat negara dirugikan puluhan sampai ratusan miliar rupiah,” ujar Abdullah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (6/1).Seharusnya, kata Abdullah, rekanan DPR pemegang kontrak proyek RJA dikenai penalty karena tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak
Karenanya Abdullah membeberkan kemungkinan permainan dalam proyek itu
BACA JUGA: Bersyukur Ical di Atas Ani Yudhoyono
“Permainan ini dimulai dari lelang, penetapan nilai proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainyaBACA JUGA: Golkar Pede Tokoh Sendiri
Ada apa ini?,” ucapnyaBelum lagi, lanjut Abdullah, negara juga harus merogoh kocek lagi untuk membayar uang sewa rumah bagi anggota DPRJumlahnya pun bukan angka kecil"Kalau rata-rata setiap anggota dapat Rp 12 juta per bulan (untuk sewa rumah), dikalikan 560 anggota dikalikan setiap bulan keterlambatan, maka biaya tambahan untuk itu sudah membengkak miliaran rupiah setiap bulannya,” imbuhnya.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Arwani Thomafi pun mengaku kecewa dengan keterlambatan ituSebab, seharusnya per 1 Januari 2011 lalu anggota bisa menempati RJA di kompleks DPR RI, Kalibata"Banyak anggota yang kesulitan memperpanjang kontrakan rumahSeperti saya juga sudah mau habis kontrakannyaAkhirnya minta cepat supaya bisa ditempati," kata politisi PPP itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Akan Kawal SBY-Boediono hingga 2014
Redaktur : Tim Redaksi