jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyikapi informasi tentang pembayaran commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar.
Menurut Anggara, berdasarkan informasi dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar.
BACA JUGA: Analisis Kang Ujang soal Alasan Gubernur Anies Tunda Formula E
Menyikapi hal tersebut, Anggara menegaskan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Pemprov tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.
“Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil,” kata Anggara Wicitra dalam keterangan persnya, Rabu (22/4).
BACA JUGA: Pemprov DKI Sudah Habiskan Rp 200 M untuk Formula E 2021, PSI: Itu Bisa Beli 1,3 Juta Paket Sembako
Apalagi, kata Anggara, dampak negatif covid-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun.
“Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya Pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp 149.500 per paket, duit commitment fee Rp 200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga,” ujar Anggara.
BACA JUGA: PSI: Anies Harus Pastikan PSBB Efektif, Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat
Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.
“Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp 1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp 600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil,” ucap Anggara.
Anggara menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, realisasinya baru Rp 11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.
“Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” tutur Anggara.
Anggara memperkirakan pihak Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.
“Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi covid-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan menurut saya seharusnya Pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Di masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tutup Anggara.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich