jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi kunjungan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad ke Indonesia. Kunjungan Mahathir merupakan apresiasi pemerintahan Malayasia terhadap pentingnya posisi politik dan ekonomi Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum PSI Grace Natalie yakin kunjungan kenegaraan ini akan membuat hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penting di kawasan. Keakraban dua negara tentu akan bermanfaat menyelesaikan banyak persoalan di ASEAN.
BACA JUGA: Jokowi Jemput Tun Mahathir Mohamad di Bandara Halim
PSI juga mengapresiasi perkembangan politik di Indonesia. PSI melihat gairah politik baru di Malaysia sejak terpilihnya kembali Tun Mahathir dan kemenangan Pakatan Harapan dalam pemilu terakhir di Malaysia.
Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat ini berada di Malaysia untuk bertemu pengurus partai-partai pemenang pemilu yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, pejabat pemerintah, dan NGO.
BACA JUGA: PSI Kirim Kader ke Konferensi Parpol se-Asia di Nepal
Dalam beberapa hari kunjungan di Malaysia, Grace melihat rakyat Malaysia juga mengikuti perkembangan politik Indonesia, khususnya Presiden Jokowi.
"Saat kami bertemu IDEAS (The Institute for Democracy and Economic Affairs), lembaga think tank independen di Malaysia, mereka memuji kebijakan Presiden Jokowi. Malaysia sangat berharap pertemuan Tun Mahathir dengan Presiden Jokowi bisa terus meningkatkan kerja sama antar dua negara," tambah Grace.
BACA JUGA: MK Tolak Uji Materi Pihak yang Ingin JK Jadi Cawapres Lagi
Dalam kunjungan ke Malaysia, PSI juga bertemu Dubes RI di Malaysia, Rusdi Kirana, Selasa 26 Juni. Selanjutnya, Kamis 28 Juni ini, bertemu Menteri Besar Selangor, setingkat Gubernur di Indonesia, Tun Amirudin Shari, untuk menyampaikan aspirasi WNI di Malaysia, khususnya buruh migran terkait perlindungan dan pendidikan anak-anak WNI.
Dalam kunjungan ini, hadir pula Tsamara Amany Alatas (Ketua DPP PSI, Caleg PSI Dapil Jakarta II), Dini Purwono (Jubir PSI, Caleg PSI Dapil Jateng I), M. Guntur Romli (Jubir PSI, Caleg PSI Dapil Jatim III), Dara A. Kesuma Nasution (Public Relations PSI, Caleg Dapil Sumut III).
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar meminta kepada aparat Polda Sulawesi Selatan menindak tegas calon kepala daerah khususnya calon Wali Kota Makassar yang melakukan huru-hara sebelum penetapan resmi dari KPU hasil Pilkada Wali Kota Makassar.
Sebab, salah satu calon Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) telah melakukan aksi sukud syukur dan euforia saat mengetahui hasil perhitungan cepat (quick count) lembaga survei yang memenangkan kolom surat suara kotak kosong di Wali Kota Makassar.
Sedangkan, pasangan calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) juga mengklaim kemenangan berdasarkan rekapitulasi suara internal sesuai data C1 dari saksi-saksi yakni Appi-Cicu unggul dengan perolehan suara 52,21 persen dan Kolom Kosong 47,79 persen.
Sementara, jumlah suara yang masuk kisaran 93 persen dari total suara sah atau akumulasi 2.483 TPS yang telah diinput.
“Aparat penegak hukum setempat mestinya menertibkan, tidak ada gerakan pawai-pawai yang berlebihan dalam rangka merespon hasil pengumuman kemarin,” kata Bahtiar kepada wartawan, Kamis (28/6).
Dia mengaku heran kepada calon kepala daerah yang memberikan contoh tidak baik dalam pesta demokrasi kepada masyarakat, seharusnya mereka calon kepala daerah mengajak para pendukung atau simpatisannya untuk sama-sama menjaga ketertiban sosial bukan malah menimbulkan konflik horisontal.
“Kita sama-sama menjaga ketertiban sosial, kita mengimbau kepala daerah menertibkan. Nah, kalau kepala daerahnya justru yang melakukan itu kan, justru aneh,” ujarnya.
Bahtiar mengatakan harusnya para kontestan menahan diri dan menunjukkan perilaku politik yang sehat, jangan justru melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memancing atau justru bisa berubah menjadi perbuatan kriminal.
“Pemimpin yang waras kan justru memperlihatkan sifat-sifat keteladanan, kalau memprovokasi pendukungnya dengan cara-cara tidak bagus kan justru tidak sehat bagi demokrasi kita,” jelas dia.
Apalagi, kata Bahtiar, budaya Bugis Makassar tidak mengajarkan hal seperti itu. Sebab, budaya Bugis Makassar mengajarkan supaya menjunjug tinggi S3 yakni sipakatau (saling menghargai), sipakainga (saling mengingatkan) dan sipakalebbi (saling menghormati).
“Masa kampanye sudah selesai, pilkada sudah dilaksanakan. Masa kita buat aksi-aksi pegelaran massa lagi, untuk apa? Ini justru kita menunjukkan peradaban demokrasi yang buruk dan bukan peradaban kita di Sulawesi Selatan begitu gayanya. Peradaban kita Bugis Makassar S3 itu, walaupun kita menang ya S3 itu, kalau kalah ya S3 juga,” tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dulu Mencemooh, Sekarang Gerindra Mengekor PSI
Redaktur & Reporter : Adil