jpnn.com - JATINANGOR - Indikasi adanya titipan dalam penerimaan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan berbagai upaya pembenahan. Salah satunya merancang pola sistem penerimaan dengan melibatkan berbagai unsur lembaga yang berkompeten.
"Jadi mulai saat ini untuk test penerimaan (praja), kita di Kemendagri malah tidak lagi ikut. Kita tinggal menerima saja hasilnya," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi, usai mewisuda 1.541 lulusan IPDN progam Diploma IV, Strata I dan program Magister tahun 2013, di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (27/8).
BACA JUGA: Dua Lulusan Terbaik IPDN Praja asal Jatim
Menurut Gamawan, untuk tes psikologi misalnya, IPDN kini bekerjasama dengan psikologi Angkatan Darat. Kemudian untuk test bidang kesehatan jasmani, kerjasama dengan Kesehatan Komando Daerah Militer (Kesdam).
Untuk test bidang akademik, kerjasama dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan sepuluh konsorsium perguruan tinggi dalam membuat soal ujian.
BACA JUGA: Sejak 2009, 45 Mahasiswa IPDN Dipecat
"Selain itu untuk pakta integritas dan kejujuran, kita lakukan kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi kalau ketemu yang meminta-minta uang untuk pendaftaran praja, laporkan. Akan segera kita proses. Makanya jangan pernah ada titip menitip," ujarnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat ini dengan tegas menyatakan, akan langsung menolak, jika titipan dilayangkan kepada dirinya. Meski itu datang dari sanak keluar sekali pun.
BACA JUGA: Bupati Bandung Dituding Endapkan Uang Sertifikasi
"Saya tidak akan membantu dan kalau ketemu main-main uang, saya minta di proses sesuai hukum yang berlaku. Kita mau jujur, objektif dan mau dapat input yang baik. Jadi jangan dinodai oleh praktik seperti itu. Kalau ada, saya minta dilaporkan baik di pusat maupun daerah," katanya.
Dengan berbagai langkah pembenahan, Gamawan yakin IPDN ke depan akan dapat semakin mempuni dalam menghasilkan calon-calon pelayan masyarakat. Apalagi terbukti sejak tahun lalu, IPDN dipercaya menyelenggarakan program S3 khusus ilmu pemerintahan.
"Ini baru pertama kali di semua universitas maupun institut yang ada di Indonesia(program S3 ilmu pemerintahan). Tentu ini merupakan prestasi yang baik. Saat ini kita juga tengah mengembangkan tujuh kampus IPDN. Mungkin akan kita pertimbangkan untuk menambah dua lagi," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Dituding Depositokan Uang Sertifikasi Guru
Redaktur : Tim Redaksi