jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali mengingatkan agar para praja yang menimba ilmu di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Sebab, kata Gamawan, IPDN merupakan sekolah para tokoh yang akan membimbing, mengasuh dan mengayomi masyarakat begitu lulus dari IPDN nantinya.
"Sejak tahun 2009 saya pesankan, hentikan segala bentuk kekerasan. Tebar kasih sayang, bangun spirit sayang. Yang kakak membimbing adik, sementara yang adik menyayangi kakak. Karena di sini dididik bukan untuk perang. Tapi untuk mengayomi," ujar Mendagri saat mewisuda 1.541 lulusan IPDN progam Diploma IV, Strata I dan program Magister, di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (27/8).
BACA JUGA: Bupati Bandung Dituding Endapkan Uang Sertifikasi
Karena itu bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, Gamawan dengan tegas menyatakan tidak akan ada toleransi. Sanksinya dapat langsung berupa pemecatan seperti yang telah dijatuhkan terhadap 45 praja IPDN sepanjang tahun 2009 hingga 2013.
"Kita bahkan tidak hanya memberhentikan 45 mahasiswa karena terbukti melakukan tindak kekerasan. Namun masih ada beberapa lagi yang perkaranya kita lanjutkan ke proses hukum. Jadi kita tidak main-main," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
BACA JUGA: Bupati Dituding Depositokan Uang Sertifikasi Guru
Sebagai wujud komitmen pembenahan, imbuh dia, sanksi juga diberlakukan terhadap pengajar jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Sebagai contoh seperti yang baru-baru ini dilakukan, di mana civitas akademika IPDN mencopot I Nyoman Sumaryadi dari jabatan Rektor IPDN dan menggantinya dengan Suhajar Diantoro. Karena adanya dugaan tindakan indisipliner.
"Jadi kita tidak main-main. Kita cepat membenahi. Makanya kemarin waktu saya bertemu Presiden, beliau menanyakan kondisi IPDN saat ini. Saya katakan kita terus benahi dan kini sudah tidak ada kekerasan lagi. Karena itu beliau bersedia melantik pamong praja muda IPDN Angkatan XX Tahun 2013, Rabu (28/8) besok," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Insentif Guru dari Gubernur Terkendala Perubahan Juknis
BACA ARTIKEL LAINNYA... LKS Gratis, Buku Paket Dijual Mahal
Redaktur : Tim Redaksi