PSK Dari Luar Bogor Harus Diusir

BOGOR - Masih maraknya praktik prostitusi dan hiburan malam selama dua pekan Ramadan, membuat miris anggota DPRD Kota BogorMereka mendesak agar pemkot melakukan operasi yustisi kependudukan

BACA JUGA: Selama Lebaran, Sekolah di DKI Libur 15 Hari

   
Anggota Komisi D Kota Bogor Sumiyati menyayangkan sikap pemkot yang enggan memikirkan masalah prostitusi selama bulan puasaTak hanya itu, masih mengambangnya persoalan tempat hiburan malam (THM) juga menjadi bidikan khusus

BACA JUGA: Spanduk Liar Penuhi Kota Depok

“Harus ada operasi yustisiKalau memang PSK tersebut bukan penduduk Bogor, kenapa tidak kita pulangkan,” kritiknya.

Politisi Hanura ini mengatakan, ada dua dinas yang sebenarnya mendapatkan plotting anggaran penertiban penyakit masyarakat (pekat), yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

BACA JUGA: E-KTP Targetkan 20 Kelurahan

Namun, kata dia, realisasi anggaran tersebut belum terlihat optimal

“Masalah prostitusi sebenarnya kompleksPerlu ada tindakan yang berkesinambunganJangan separatis atau terkesan anget-anget tai ayam,” kritiknya

Menyikapi masalah THM yang masih beroperasi hingga dua pekan Ramadan, Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Maman Herman mengaku, kecewa dengan ketidakkonsistenan Kesbangpol dalam mengawal pengawasan“Sidak yang dilakukan pemkot kemarin sebenarnya sudah bagusTetapi, sangat ironis jika bocorBerarti selama dua pekan tidak ada pengawasan dari dinas terkait, harusnya kan sudah ditutup semua,” cetusnya
   
Kritik yang sama dilontarkan Ketua Pansus Pajak Hiburan, Slamet WijayaKata dia, kekeliuran terbesar tidak semata-mata karena Kesbangpol dan Satpol PP sajaYang harus disorot adalah kenapa walikota sebagai pemimpin komando pemerintahan di Kota Bogor hanya diam melihat polemik yang berbelit-belit ini“Kenapa tidak ada tindakan tegasMasalah pelik kan sebenarnya hanya terletak pada ketegasan saja,” kritiknya.(yus)

BACA ARTIKEL LAINNYA... H-7 Lebaran Truk Dilarang Melintas Bogor