PT 5 Persen, 33 Juta Suara Hilang

JAKARTA- Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, M Hanif Dhakiri meminta partai-partai besar untuk tidak memaksakan parliamentary threshold (PT) melebihi 3 persenPernyataan ini dikemukakan Hanif Dhakiri menyikapi wacana partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP yang berkehendak PT dinaikkan menjadi 5 persen

BACA JUGA: Demokrat Bentuk Tim Pemulangan Nazaruddin

"Ini bukan soal apa-apa, tapi semata-mata agar asas proporsionalitas dan keterwakilan dalam sistem pemilu kita tetap terjaga dengan baik," kata Hanif, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/5)

Menurut Hanif, semakin tinggi angka PT maka akan semakin sedikit jumlah partai di DPR

BACA JUGA: Marzuki Dikecam, Wa Ode Didukung Bongkar Mafia Anggaran

Namun demikian, pembangunan sistem pemilu tidak saja berurusan dengan penyederhanaan partai, tetapi juga memastikan agar kadar proporsionalitas sistem pemilu itu baik dan derajat keterwakilannya tinggi.

"Itu harus paralel kalau kita mau sistem pemilu yang benar-benar baik dan adilBuat apa jumlah partai sederhana tapi tingkat keterwakilannya rendah dan nggak ada proporsionalitas? Itu sama saja dengan membunuh hak demokrasi rakyat," jelas Hanif.

Hanif mengingatkan bahwa angka PT 2,5 persen saja yang diberlakukan pada pemilu 2009 lalu, berimplikasi pada terbuangnya suara pemilih sebesar lebih dari 19 juta suara

BACA JUGA: Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi

Jika dinaikkan menjadi 4 persen maka suara hilang akan mencapai sekitar 23 juta suara, dan jika naik sampai 5 persen maka suara hilang akan mencapai sekitar 33 juta suara.

"Itu adalah suara hilang karena tidak bisa dikonversi menjadi kursiNggak termasuk suara yang tidak sah karena salah contreng dan lain-lain yang pada pemilu 2009 mencapai lebih dari 17 juta suaraKeterwakilan rakyat benar-benar rendah kalau PT-nya makin tinggi," terangnya.

Menurut Hanif, PT 2,5 persen sudah bisa menghasilkan sistem kepartaian sederhanaJika dilihat dari indeks jumlah efektif partai di parlemen (effective number of parliamentary party), PT 2,5 persen menghasilkan skor 6,13Artinya, konfigurasi politik partai di parlemen itu hanya tersebar di 6 partai politikDengan demikian, lanjutnya, koalisi 6 partai bisa menjalankan pemerintahan.

"Jumlahnya sekarang ada 9 partai di DPR tapi pusaran utamanya hanya 6 partaiJumlah 9 partai itu cukup mewakili spektrum ideologi politik dan kemajemukan dalam masyarakatItu sudah sederhana dan alamiah prosesnyaNggak perlu dipaksakan agar jadi lebih sederhana lagiSaya kuatir malah jadinya nggak demokratis dan banyak yang merasa terzalimi," imbuhnya.

Hanif mengajak semua partai agar memprioritaskan penguatan sistem pemilu yang berdimensi jangka panjangUntuk itu diperlukan kearifan dan kenegarawanan semua pihak agar sistem pemilu makin representatif, proporsional dan adil"Bukan sistem pemilu yang menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain," tukas anggota Komisi X DPR RI itu(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Muda Demokrat Pertanyakan Pencekalan Nazaruddin