BACA JUGA: Waspadai Aksi Sunat Anggaran Proyek !
Langkah tersebut, dinilai bukti Inco tidak percaya kepada pemerintah daerahBACA JUGA: Gubernur Sulbar Klaim Sukses
Inco, di DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (24/2)"Jangan tunjukkan sikap tidak percaya dan setengah hati kepada pemerintah setempat dengan mengelola sendiri CSR," tegas anggota fraksi PBR DPR RI ini
BACA JUGA: Golkar Sulsel Kaji Pemekaran Luwu Raya
Dana CSR PTInco yang dialokasikan tiap tahun saat ini memang diputuskan untuk dikelola langsung IncoPadahal, sebelum keputusan itu lahir dana CSR disertakan dalam APBD tingkat I maupun II, untuk disalurkan dalam berbagai bentuk program.Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rapiuddin Hamarung menegaskan, dana CSR disertakan dalam APBD lebih bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatPasalnya, selain karena mengikuti pola perencanaan yang sistematis, juga akan mendapat pengawasan langsung dari DPRD tingkat I ataupun tingkat II. Bukan itu saja, mengikutkan CSR dalam APBD, bisa menutup peluang terjadinya tumpang tindih program di daerah terkait"Ini pentingKalau Inco jalan sendiri, kan bisa jadi program yang sudah dianggarkan Inco melalui CSR nya ternyata juga dianggarkan di APBDPadahal, masih banyak hal lain yang seharusnya bisa dibayai," tandas Rapiuddin.
Menanggapi hal ini, Direktur Umum PTInco, Arif S Siregar menjelaskan sikap pemerintah memang tidak setuju dengan sikap pemerintah yang memasukkan terlalu banyak dana CSR ke APBDPasalnya, dengan menyalurkan langsung dana tersebut ke masyarakat, Inco mendapat apresiasi yang lebih baik dari masyarakatArif juga menegaskan, tidak salah jika dana CSR Inco dimasukkan seluruhnya ke APBD, sepanjang program yang direncanakan betul-betul jalan"Tapi yang kita takutkan kalau sampai pemerintah mendeclear bahwa itu proyek merekaJangan ada uang ini,(ysd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, KPK Periksa Walikota Manado
Redaktur : Tim Redaksi