jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM), Sukmawati Syukur membantah pihaknya tidak melakukan pembangunan monorail.
Menurut dia, pembangunan terhenti karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menandatangani adendum perjanjian kerja sama antara PT JM dan Pemprov DKI.
BACA JUGA: Tanggul Dijebol Kontraktor, Ahok: Brengsek!
"Jika dituding tidak bekerja, kami menolak. Sebab adendum perjanjian yang memuat persetujuan Depo dan bisnis plan belum disetujui oleh DKI, jadi pekerjaan konstruksi juga tidak bisa diteruskan," kata Sukmawati saat dihubungi Senin (26/1).
Dalam adendum terdapat dua lampiran yakni bisnis plan dan lokasi Depo yang selalu dibahas Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak setuju dengan rencana pembangunan Depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi.
BACA JUGA: Ahok Ingin PT Jakpro Ambil Alih Persija
Sukmawati berharap Pemprov DKI bisa memberikan solusi untuk relokasi itu. Dia mengatakan apabila tetap dilakukan pemutusan kerja maka PT JM akan mengajukannya ke pengadilan. Namun, PT JM akan melakukan perundingan terlebih dahulu.
"Kalau memutuskan kontrak silakan saja. Kami tunggu suratnya. Seperti apa suratnya. Masalah pemutusan kerja sama, upaya hukum itu dilakukan untuk yang teraniaya. Kalau bisa berunding lebih bagus," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Koh Ahok, Kapan Tarif Angkutan Turun?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Bekasi Siagakan 38 Pompa di Lokasi Rawan Banjir
Redaktur : Tim Redaksi