JAKARTA- Puluhan parpol peserta pemilu legislatif diprediksi gagal lolos parliamentary threshold (PT) 2,5 persen sebagai batas minimal perolehan suara nasional untuk bisa mendapatkan kursi di parlemenSejumlah kalangan mencemaskan itu sebagai salah satu sumber konflik pascapemilu
BACA JUGA: Prodem Dukung Blok Perubahan
"Kita, tampaknya, harus bersiap-siap kalau mereka marah," kata Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar dalam bincang-bincang di Jakarta Minggu (15/3)
"Sisanya tetap di luar dan suaranya dianggap hangus
BACA JUGA: Kampanye Harus Mendidik Warga
Jadi, 560 kursi DPR itu hanya diberikan kepada parpol yang lolos PT," ujarnyaBACA JUGA: Parpol Diajak Ikrarkan Kampanye Damai
Bahkan, ada yang jorjoranBaik itu untuk konsolidasi internal maupun belanja iklan politik."Tapi, mudah-mudahan mereka sadar," katanyaSebab, mekanisme PT yang diatur UU Pemilu No 10/2008 merupakan upaya penyederhanaan parpol secara alamiahMeski begitu, sistem itu tetap memiliki nilai plus.
Parpol yang gagal memperoleh 2,5 persen suara nasional tidak harus melebur atau mengganti nama"Apalagi, aturannya dibuat sebelum pemilu berlangsung," imbuhnya.
Kekhawatiran itu bukannya tanpa dasarSebanyak 22 partai kecil dan baru sudah berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh kota untuk mendesak KPU mengabaikan aturan parliamentary thresholdSikap itu merupakan ekspresi kekecewaan pasca putusan MK yang menolak gugatan mereka.
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan terbatas pucuk pimpinan 22 partai di Hotel Ritz Charlton pada 3 Maret 2009Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama besar ikut berpartisipasiDi antara mereka adalah Ketua DPN PDP Roy B.BJanis, Ketua Dewan Syura PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Patriot Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum PPD Oesman Sapta, Sekjen Republika Nusantara Yus Usman, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni.
Pengamat politik senior dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, ancaman tersebut tidak demokratisMenurut dia, semua parpol peserta pemilu harus mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif"Kalau begitu caranya, ya semakin merusak dan mengacaukan negara iniBukannya menolongItu sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kritiknya.
Arbi berharap, semua parpol siap menerima hasil pemilu"Kalau tidak bisa, mendingan bikin arisan atau pengajian sajaMinimal ada pahalanya," tandasnya(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Fokus Garap Suara di Jawa
Redaktur : Tim Redaksi